JAKARTA, Garudasatunews.id — Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi mengawali pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 melalui Soft Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.
Sekretaris Utama BNN RI Tantan Sulistyana menegaskan, akuntabilitas dan ketertiban pengelolaan keuangan menjadi fondasi utama keberhasilan program P4GN di lapangan. Tata kelola yang bersih, kata dia, adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.
Pemeriksaan BPK akan berlangsung selama 80 hari dengan tujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Penilaian dilakukan berdasarkan empat aspek utama: kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Sarjono menyebutkan fokus audit meliputi pengelolaan aset atau barang milik negara (BMN) melalui aplikasi SIMAN 2.0, realisasi belanja barang dan modal, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dari hasil data awal, BPK mencatat sejumlah temuan yang perlu segera ditindaklanjuti. Di antaranya belanja barang yang menghasilkan aset tetap senilai Rp328,48 juta namun belum tercatat di neraca, kelebihan pembayaran kegiatan minimal Rp80,31 juta, kekurangan volume pekerjaan fisik Rp29,57 juta, serta masih adanya aset rusak berat dan pencatatan persediaan yang belum tertib di enam satuan kerja.
Menanggapi hal itu, Tantan menginstruksikan seluruh satuan kerja, baik pusat maupun daerah, untuk bersikap kooperatif dan membuka akses data seluas-luasnya kepada tim pemeriksa.
“Tidak ada yang boleh ditutup-tutupi. Respons harus cepat dan akurat. Jadikan proses ini sebagai early warning system untuk melakukan perbaikan sebelum LHP final diterbitkan,” tegasnya.
Pemeriksaan BPK dijadwalkan menjangkau berbagai Satker Eselon I, Pusat Laboratorium, hingga kunjungan ke daerah seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Maluku Utara sepanjang Februari 2026. Audit ini diharapkan mampu mengantarkan BNN kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir. (Red-Garudasatunews)
