Bike to Work Mojokerto: Efektif atau Sekadar Simbol?

oleh -29 Dilihat
oleh
Bike to Work Mojokerto Efektif atau Sekadar Simbol
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari gowes meninjau kerja bakti di tanggul Sungai Brangkal, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon.
banner 468x60

MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kota Mojokerto mencanangkan gerakan “bersepeda ke kantor” bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dirangkaikan dengan kerja bakti lingkungan dan peninjauan tanggul Sungai Brangkal. Program ini dipimpin langsung Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Jumat (27/3/2026).

Gerakan tersebut diawali dengan ASN bersepeda dari rumah menuju Balai Kota untuk mengikuti apel pagi. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan tidak seluruh ASN terlibat langsung dalam kegiatan lanjutan, sebagian kembali ke kantor, sementara lainnya mengikuti kerja bakti dan peninjauan infrastruktur bersama kepala daerah.

Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menyatakan kegiatan ini tidak hanya mendorong pola hidup sehat, tetapi juga menjadi bagian dari pemetaan kondisi tanggul sungai yang membutuhkan revitalisasi. Kota Mojokerto sendiri dilalui tujuh sungai besar yang dinilai rawan dan memerlukan perhatian serius dalam pencegahan bencana.

Meski demikian, efektivitas peninjauan lapangan dalam satu rangkaian kegiatan seremonial dipertanyakan. Hingga kini belum ada pemaparan data teknis terkait kondisi kritis tanggul maupun rencana anggaran revitalisasi yang akan digelontorkan.

Di sisi lain, gerakan bike to work juga dikaitkan dengan upaya penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah kota menyebut kebijakan ini selaras dengan arahan pusat untuk menekan beban fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia. Namun, kontribusi riil dari kebijakan ini terhadap pengurangan konsumsi BBM nasional belum memiliki indikator yang jelas.

Pernyataan terkait sebagian besar ASN menggunakan BBM dari dana pribadi justru membuka fakta bahwa beban penghematan lebih banyak ditanggung individu, bukan sepenuhnya melalui kebijakan struktural pemerintah daerah.

Target penurunan konsumsi BBM hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah pusat juga belum diikuti dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi di tingkat daerah. Tanpa sistem yang terukur, gerakan ini berpotensi menjadi simbolis tanpa dampak signifikan terhadap efisiensi energi nasional.

Pemkot Mojokerto berharap gerakan ini menjadi budaya baru di kalangan ASN sekaligus meningkatkan kepedulian lingkungan. Namun, tanpa konsistensi pelaksanaan dan transparansi capaian, program tersebut berisiko berhenti sebagai kegiatan seremonial tanpa perubahan nyata. (Red-Garudasatunews)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.