MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kota Mojokerto mencanangkan program “Gerakan Bersepeda ke Kantor” bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diklaim sebagai upaya efisiensi energi sekaligus kepedulian lingkungan. Program yang dipimpin langsung Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari itu juga dirangkai dengan kegiatan kerja bakti di tanggul Sungai Brangkal, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon.
Pelaksanaan gerakan tersebut diawali dengan ASN bersepeda dari rumah menuju Balai Kota untuk mengikuti apel pagi. Namun, tidak seluruh ASN terlibat dalam kegiatan lanjutan, karena sebagian kembali ke kantor masing-masing, sementara lainnya mengikuti kerja bakti dan peninjauan tanggul sungai bersama kepala daerah.
Wali Kota Mojokerto menyatakan bahwa kegiatan ini tidak sekadar seremonial, melainkan juga bagian dari pemantauan langsung kondisi infrastruktur pengendali banjir. Sejumlah titik tanggul Sungai Brangkal disebut membutuhkan perhatian dan rencana revitalisasi guna mengantisipasi potensi bencana.
Di sisi lain, kebijakan ini juga dikaitkan dengan upaya penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah Kota mengakui bahwa sebagian besar ASN menggunakan BBM dari dana pribadi, sementara pejabat tertentu mendapat fasilitas BBM dari APBD. Program bersepeda ke kantor disebut sebagai langkah untuk menekan konsumsi BBM secara keseluruhan.
Namun, efektivitas kebijakan ini dalam menekan konsumsi energi masih menjadi pertanyaan. Pasalnya, tidak ada data rinci yang dipublikasikan terkait pengurangan konsumsi BBM sebelum dan sesudah program berjalan. Selain itu, belum ada kejelasan mengenai mekanisme evaluasi maupun target capaian yang terukur di tingkat daerah.
Pemerintah pusat sendiri menargetkan penurunan konsumsi BBM hingga 20 persen akibat lonjakan harga minyak dunia yang melampaui asumsi APBN. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya beban subsidi negara. Pemerintah daerah diminta berkontribusi melalui berbagai kebijakan, termasuk pengurangan mobilitas berbasis BBM.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai bahwa program seperti “bike to work” perlu didukung dengan infrastruktur memadai, seperti jalur sepeda yang aman dan sistem transportasi terintegrasi. Tanpa itu, kebijakan berpotensi hanya menjadi kegiatan simbolik tanpa dampak signifikan terhadap efisiensi energi maupun perubahan perilaku ASN.
Pemkot Mojokerto menyatakan optimisme bahwa gerakan ini dapat menjadi kebiasaan baru di lingkungan ASN. Namun, transparansi data, konsistensi pelaksanaan, serta pengawasan menjadi kunci agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata.(Red-Garudasatunews)
