LAMONGAN, Garudasatunews.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membidik target penerimaan sebesar Rp1 triliun. Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari percepatan digitalisasi transaksi pemerintahan, evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga peningkatan kompetensi aparatur.
Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber pendapatan daerah.
Kepala Bapenda Lamongan, Edy Yunan Akhmadi, menegaskan bahwa target PAD Rp1 triliun bukan sekadar pencapaian angka, melainkan dorongan untuk membenahi sistem pengelolaan pendapatan dan menggali potensi penerimaan yang selama ini perlu dioptimalkan.
Salah satu prioritas yang dilakukan adalah memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Bapenda Lamongan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus menjalin kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) guna mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Digitalisasi diharapkan mampu menciptakan proses transaksi yang lebih cepat, aman, transparan, serta mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sistem elektronik. Konsistensi penerapan, kesiapan aparatur, integrasi data, serta efektivitas pengawasan juga menjadi faktor penting agar digitalisasi benar-benar berdampak terhadap peningkatan penerimaan daerah.
Di sektor perpajakan kendaraan bermotor, Bapenda Lamongan melakukan evaluasi skema cost sharing opsen untuk mengoptimalkan penerimaan dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Selain itu, optimalisasi BPHTB turut menjadi perhatian karena sektor tersebut merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
Langkah evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap sektor pajak memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Penguatan koordinasi, ketepatan pendataan wajib pajak, serta efektivitas mekanisme pemungutan menjadi aspek yang perlu terus diperhatikan.
Yunan menegaskan, peningkatan pendapatan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target di atas kertas. Menurutnya, potensi penerimaan harus dapat diukur, sementara proses pemungutan perlu berjalan efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Di sisi lain, Bapenda juga memberikan perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui evaluasi pascapendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas pengelolaan pendapatan daerah.
Menurut Yunan, penguatan pendapatan daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas aparatur. Optimalisasi potensi pajak tanpa didukung sumber daya manusia yang kompeten dinilai tidak akan menghasilkan pengelolaan pendapatan yang maksimal.
Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi Tantangan
Target PAD Rp1 triliun juga menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai aspek penting yang harus diperhatikan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan optimalisasi pajak memiliki dasar pengelolaan yang jelas, mekanisme pengawasan memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Masyarakat juga berkepentingan mengetahui perkembangan realisasi penerimaan, kontribusi setiap sektor pajak, serta dampak peningkatan PAD terhadap pembangunan daerah.
Keterbukaan informasi mengenai capaian target dan evaluasi penerimaan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Melalui penguatan digitalisasi, evaluasi perpajakan, optimalisasi BPHTB, dan peningkatan kualitas aparatur, Bapenda Lamongan berharap target PAD Rp1 triliun dapat tercapai.
Peningkatan pendapatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Lamongan sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Keberhasilan strategi ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya angka penerimaan, tetapi juga dari transparansi pengelolaan dan manfaat nyata yang kembali dirasakan masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
