SURABAYA, Garudasatunews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya tetap aman dan kondusif menjelang rencana aksi unjuk rasa sejumlah kelompok masyarakat di Jakarta, Kamis (27/8/2026). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim menyatakan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun penyebaran informasi yang dapat memicu keresahan.
Kepala Bakesbangpol Jatim Eddy Supriyanto mengatakan, hingga Rabu (26/8/2026), belum terdapat gangguan keamanan di Jawa Timur yang berkaitan langsung dengan rencana aksi tersebut. Kondisi itu, menurutnya, tidak terlepas dari sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri dan berbagai elemen masyarakat.
“Secara umum situasi Jawa Timur saat ini aman dan kondusif. Ini karena sinergi yang baik antara Pemda, TNI, Polri, dan semua elemen masyarakat,” kata Eddy.
Ia menegaskan, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota tetap dilakukan guna menjaga stabilitas daerah. Masyarakat juga diminta menyikapi perbedaan pendapat secara proporsional dan tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi.
Perhatian Bakesbangpol Jatim juga tertuju pada sejumlah narasi yang beredar di media sosial, termasuk istilah “Agustus Gelap” dan “September Gelap”. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak serta-merta mempercayai ataupun menyebarluaskan informasi tersebut tanpa memastikan kebenarannya.
Dari sisi kebebasan menyampaikan pendapat, Pemprov Jatim menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk melarang warga berangkat ke Jakarta ataupun menyampaikan aspirasi. Pendekatan yang dikedepankan adalah komunikasi, imbauan serta menjaga agar penyampaian pendapat berlangsung tertib dan tidak berkembang menjadi gangguan keamanan.
“Kami hanya bisa mengimbau, ayo kita tahan masing-masing, kita membuat situasi Jawa Timur, Indonesia aman dan kondusif,” ujar Eddy.
Sementara itu, hingga Rabu belum terdapat informasi mengenai rencana aksi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya pada 27 Agustus. Bakesbangpol berharap kondisi tersebut tetap terjaga sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian di Jawa Timur tidak terganggu.
Rencana aksi di Jakarta sendiri melibatkan sejumlah kelompok dengan latar belakang dan tuntutan berbeda. Salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang membawa tuntutan terkait pengesahan RUU Perampasan Aset serta pemberian hukuman mati bagi koruptor.
Di tengah derasnya informasi mengenai mobilisasi massa, masyarakat juga perlu mencermati konten media sosial secara kritis. Kepolisian sebelumnya menyebut sejumlah video bus yang diklaim membawa massa menuju Jakarta ternyata merupakan unggahan lama dan tidak berkaitan dengan aksi 27 Agustus.
Dengan demikian, titik krusial menjelang aksi bukan hanya pengamanan fisik, tetapi juga pengendalian informasi agar kabar yang belum terverifikasi tidak memicu kepanikan. Pemprov Jatim mengedepankan komunikasi dan koordinasi agar kebebasan menyampaikan aspirasi tetap berjalan tanpa mengorbankan keamanan serta ketertiban masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
