BANYUWANGI, Garudasatunews.id – Antrean panjang kendaraan logistik di Pelabuhan Ketapang kembali memicu keluhan serius dari sopir dan pelaku distribusi. Kemacetan yang berulang ini dinilai bukan lagi persoalan teknis semata, melainkan telah mengganggu rantai pasok dan menekan aktivitas ekonomi secara luas.
Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) menyoroti antrean di lintasan Ketapang–Gilimanuk sebagai anomali sistemik yang terus terjadi tanpa solusi konkret. Ketua ASLI, Slamet Barokah, menegaskan dampak langsung dirasakan para sopir yang harus menanggung beban waktu, tenaga, dan biaya operasional yang terus membengkak.
“Kami sudah terlalu sering mengorbankan waktu, tenaga, bahkan biaya dalam kondisi seperti ini,” ujarnya.
Antrean panjang memaksa kendaraan tetap menyala dalam waktu lama, baik saat menunggu giliran masuk pelabuhan maupun saat proses naik ke kapal. Kondisi ini menyebabkan konsumsi bahan bakar meningkat tajam dan memperparah kerugian di lapangan.
Dampaknya tidak berhenti pada sopir. Terganggunya distribusi logistik berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama ketika pengiriman mengalami keterlambatan atau penurunan kualitas barang selama perjalanan.
Di sisi lain, keterbatasan kapasitas dermaga memaksa kapal menunggu di perairan hingga dua hingga tiga jam sebelum bersandar. Situasi ini dinilai berisiko tinggi, terutama terkait potensi kecelakaan laut akibat penumpukan kapal di area terbatas.
ASLI menilai persoalan ini bukan kejadian baru, melainkan masalah tahunan yang terus berulang setiap terjadi lonjakan volume kendaraan. Minimnya intervensi struktural dari pemerintah disebut menjadi penyebab utama stagnasi solusi.
Sebagai langkah konkret, asosiasi mendesak penambahan dermaga guna mengurai kepadatan serta mempercepat proses bongkar muat. Desakan ini semakin mendesak seiring rencana tersambungnya jalur tol Probolinggo–Banyuwangi (Probowangi) yang diprediksi akan meningkatkan arus kendaraan secara signifikan.
“Kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Jika tidak segera diatasi, kerugian akan terus meluas dan membebani masyarakat,” tegasnya.
Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan sistem transportasi penyeberangan, sebelum tekanan logistik semakin memperburuk stabilitas ekonomi di wilayah timur Jawa. (Red-Garudasatunews)
