BANYUWANGI, Garudasatunews.id – Kabar mengenai seorang anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi berinisial A yang disebut diduga diamankan bersama seorang anggota DPRD Kabupaten Malang berinisial UAM di Surabaya, Selasa (29/9/2026), menjadi perhatian publik. Informasi tersebut masih menunggu konfirmasi resmi aparat penegak hukum mengenai kronologi, perkara yang ditangani, serta status hukum kedua orang tersebut.
Kabar yang beredar menyebut keduanya diamankan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya di sebuah hotel kawasan Ketintang. Sejumlah pemberitaan menyebut pengamanan tersebut berkaitan dengan dugaan perkara narkotika. Namun, sampai berita ini disusun, belum ada keterangan resmi kepolisian yang memastikan jenis perkara, barang bukti, maupun peran masing-masing pihak.
Informasi lain menyebut A merupakan anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi Gerindra, sedangkan UAM disebut sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang dari fraksi yang sama. Keduanya disebut berada di Surabaya sebelum informasi mengenai pengamanan tersebut mencuat.
Dari sisi politik, Partai Gerindra disebut masih melakukan penelusuran untuk memastikan informasi tersebut. Pihak Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang juga dikabarkan telah berupaya menghubungi UAM untuk meminta klarifikasi, tetapi belum memperoleh respons.
Sementara itu, pihak kepolisian belum memberikan penjelasan terbuka mengenai apakah kedua legislator tersebut berstatus sebagai saksi, terperiksa, atau memiliki status hukum lainnya. Karena itu, informasi mengenai dugaan keterlibatan dalam perkara narkotika belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Kondisi tersebut membuat konfirmasi dari aparat penegak hukum menjadi penting. Terlebih, pemberitaan mengenai pejabat publik yang dikaitkan dengan dugaan tindak pidana harus didasarkan pada informasi yang dapat diverifikasi, bukan semata kabar yang beredar.
Aspek lain yang juga menjadi perhatian ialah sikap partai politik terhadap kadernya. Namun, langkah atau sanksi internal semestinya mengikuti fakta dan perkembangan proses hukum yang telah dikonfirmasi secara resmi.
Hingga Rabu (30/9/2026), perkembangan perkara tersebut masih menunggu penjelasan dari Polrestabes Surabaya dan pihak terkait. Publik juga perlu membedakan antara dugaan, pemeriksaan, dan penetapan status hukum agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi kesimpulan sebelum adanya kepastian hukum.
(Red-Garudasatunews)
