BLITAR, Garudasatunews.id — Pemerintah Kota Blitar memangkas tajam program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun anggaran 2026. Kebijakan efisiensi ini berdampak langsung pada berkurangnya akses hunian layak bagi warga miskin di Kota Blitar.
Kuota bedah rumah tahun 2026 hanya ditetapkan sebanyak 80 unit di seluruh wilayah kota. Jumlah tersebut merosot hampir setengah dari capaian tahun 2025 yang mencapai 150 unit.
“Tahun ini RTLH hanya 80 unit rumah,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Blitar, Suyatno, Sabtu (31/1/2026).
Tak hanya kuota, pagu anggaran juga dipangkas signifikan. Pemkot Blitar hanya mengalokasikan Rp1,5 miliar untuk program RTLH 2026, turun dari Rp2 miliar pada tahun sebelumnya.
“Anggarannya Rp1,5 miliar. Ada penyesuaian karena efisiensi,” tegasnya.
Pemangkasan ini membuat ratusan warga prasejahtera yang masih menempati rumah dengan kondisi memprihatinkan harus kembali masuk daftar tunggu. Padahal, kebutuhan hunian layak di Kota Blitar dinilai masih tinggi.
Kondisi RTLH yang rawan roboh dan minim sanitasi tidak hanya mengancam keselamatan penghuni, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Penurunan kuota bedah rumah dikhawatirkan memperlambat upaya pemerintah dalam menekan angka hunian tidak layak di kota tersebut. (Red-Garudasatunews)
