SUMENEP, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, memastikan tidak membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sepanjang 2026. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan pengendalian belanja pegawai.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, Benny Irawan, mengatakan bahwa meskipun pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemkab Sumenep belum memanfaatkan peluang tersebut.
Menurut Benny, kebijakan penerimaan pegawai harus disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terlebih, pemerintah daerah juga harus memperhatikan ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD.
Ia menjelaskan, penambahan jumlah aparatur berpotensi meningkatkan beban belanja daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan rekrutmen harus melalui pertimbangan matang agar tidak membebani keuangan daerah maupun mengganggu pembiayaan program pembangunan lainnya.
“Untuk tahun 2026 ini akhirnya diputuskan belum memberikan ruang untuk melakukan proses rekrutmen CPNS maupun PPPK. Kita juga harus menyinkronkan kebutuhan pegawai dengan kondisi fiskal serta ketentuan regulasi yang berlaku,” ujar Benny, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, keputusan tidak membuka rekrutmen bukan berarti Pemkab Sumenep tidak membutuhkan tambahan aparatur. Namun, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan.
Pemkab Sumenep akan terus memantau perkembangan kemampuan fiskal daerah sebagai bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan penerimaan ASN pada tahun-tahun berikutnya.
Dengan demikian, kebijakan rekrutmen pegawai ke depan tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pemerintahan, kemampuan anggaran, serta regulasi yang berlaku.
(Red-Garudasatunews)
