BLITAR, Garudasatunews.id – Keterbatasan anggaran menghimpit Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar. Pada 2026, BPBD hanya mengantongi pagu Rp750 juta, dan setelah dipotong gaji pegawai paruh waktu serta biaya operasional kantor, dana yang benar-benar tersedia untuk kesiapsiagaan bencana tinggal Rp300 juta.
Kondisi ini membuat ruang gerak BPBD kian sempit, di tengah ancaman bencana hidrometeorologi yang diprediksi masih mengintai hingga April 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Wahyudi, mengakui anggaran tersebut jauh dari ideal untuk menghadapi potensi kedaruratan.
“Kalau anggaran sampai April insyaallah masih, dengan harapan jangan sampai ada bencana besar. Tahun anggaran ini akan kami kelola sebaik mungkin,” kata Wahyudi, Jumat (30/1/2026).
Dengan dana yang terbatas, BPBD hanya bisa mengatur strategi agar kebutuhan paling mendesak tetap tertangani. Namun, risiko kekurangan anggaran menjadi ancaman serius jika terjadi bencana berskala besar, terutama dalam proses evakuasi dan distribusi logistik.
Situasi ini kian mengkhawatirkan mengingat Kabupaten Blitar termasuk wilayah rawan bencana yang hampir setiap tahun menghadapi ancaman alam. Minimnya dana membuat kesiapsiagaan daerah seolah bergantung pada satu harapan: tidak terjadi musibah besar.
Untuk mengantisipasi skenario terburuk, BPBD berencana memperkuat koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta OPD lain. Dukungan lintas instansi dinilai menjadi opsi terakhir saat kondisi darurat tak terhindarkan.
“Kami pasti berkoordinasi dengan BPKAD dan OPD terkait. Saya minta doa agar Kabupaten Blitar dijauhkan dari bencana,” tutup Wahyudi. (Red-Garudasatunews)
