JAKARTA, Garudasatunews.id – Pemerintah mulai memperluas sumber pasokan energi di tengah ancaman gangguan distribusi global, terutama di jalur strategis Selat Hormuz. Langkah ini diambil sebagai respons atas potensi krisis pasokan yang dapat berdampak langsung pada ketahanan energi nasional.
Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM, Hendra Gunawan, mengungkapkan bahwa pemerintah tidak lagi bergantung pada satu jalur distribusi. Pasokan energi kini diperluas ke berbagai kawasan seperti Amerika Serikat, Afrika, hingga Asia Timur dan Tengah guna mengurangi risiko gangguan suplai.
Selain diversifikasi impor, pemerintah juga menggenjot optimalisasi produksi dalam negeri. Langkah ini dilakukan dengan mengalihkan sebagian produksi minyak mentah dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.
Namun di balik strategi tersebut, kekhawatiran serius muncul terkait keberlanjutan pasokan. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai kebijakan menahan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak global berpotensi menimbulkan tekanan besar, terutama pada kemampuan pengadaan energi.
Ia mengungkapkan adanya selisih signifikan antara harga jual BBM dengan nilai keekonomiannya, yang diperkirakan mencapai Rp5.000 hingga Rp9.000 per liter. Selisih ini dinilai bukan sekadar persoalan subsidi, melainkan ancaman langsung terhadap kemampuan finansial Pertamina dalam menjaga pasokan.
Dengan volume penjualan BBM nasional yang mencapai sekitar 80 juta kiloliter per tahun, di mana Pertamina menguasai hingga 90 persen pasar, kebutuhan tambahan dana akibat selisih harga tersebut diperkirakan menembus Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun per hari, atau sekitar Rp60 triliun per bulan.
Tekanan tersebut dinilai berpotensi menggerus arus kas perusahaan energi pelat merah itu. Bahkan, kewajiban pembayaran utang dan obligasi yang jatuh tempo semakin mempersempit ruang gerak keuangan perusahaan dalam menjaga stabilitas pasokan BBM.
Komaidi memperingatkan, jika Pertamina gagal menjaga pasokan, dampaknya tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi nasional. Kelangkaan BBM di SPBU disebut bisa memicu krisis sosial dan ekonomi secara luas.
Di sisi lain, ekonom Universitas Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti potensi lonjakan defisit anggaran negara. Berdasarkan simulasi, jika harga minyak dunia mencapai US$105 per barel dan nilai tukar rupiah menyentuh Rp17.000 per dolar AS, defisit APBN berpotensi melewati batas aman 3 persen menjadi sekitar 3,6 persen.
Ia menilai kebijakan menahan harga BBM subsidi memang meredam gejolak sosial, namun secara ekonomi hanya memindahkan beban dari APBN ke neraca keuangan Pertamina yang juga menghadapi tekanan berat.
Situasi ini memperlihatkan dilema serius pemerintah antara menjaga stabilitas harga demi kepentingan publik dan memastikan ketersediaan energi jangka panjang. Tanpa langkah strategis yang terukur dan transparan, risiko krisis pasokan BBM dinilai semakin nyata di tengah gejolak global.
(Red-Garudasatunews)
