JEMBER, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Jember didesak segera memetakan wilayah pertanian yang berpotensi terdampak fenomena El Nino berkekuatan ekstrem atau yang dikenal sebagai El Nino “Godzilla”. Fenomena ini diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang dan meningkatkan risiko kekeringan yang dapat mengganggu ketahanan pangan daerah.
El Nino “Godzilla” merujuk pada anomali iklim dengan peningkatan suhu permukaan laut secara signifikan di Samudra Pasifik. Dampaknya tidak hanya memicu krisis air, tetapi juga berpotensi menimbulkan gagal panen hingga kebakaran hutan dalam skala luas.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menegaskan pentingnya langkah mitigasi berbasis data. Ia menilai pemerintah daerah belum menunjukkan kesiapan maksimal dalam menghadapi ancaman tersebut.
“Pemetaan wilayah dengan keterbatasan sumber air harus segera dilakukan karena kita akan menghadapi kemarau panjang,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Selain itu, Candra menyoroti implementasi 106 program optimasi lahan yang dinilai belum berjalan optimal. Ia menekankan perlunya edukasi kepada petani agar mampu beradaptasi dengan perubahan iklim, khususnya dalam budidaya tanaman pangan seperti padi.
Dari sisi anggaran, ia mengkritisi alokasi dana pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jember yang dianggap belum memadai untuk mendukung upaya mitigasi secara komprehensif.
“Anggaran yang ada belum cukup untuk menghadapi potensi krisis ini secara serius,” tegasnya.
Meski demikian, Candra masih menaruh harapan pada kinerja penyuluh lapangan agar tetap mampu mendampingi petani dalam menjaga produktivitas. Hal ini diperkuat dengan capaian serapan gabah oleh Badan Urusan Logistik Cabang Jember yang telah memenuhi target tahunan lebih awal.
Data menunjukkan, hingga April 2026, target serapan sebesar 166.135 ton gabah kering panen—setara 84.978 ton beras—telah tercapai, mengindikasikan produktivitas padi masih relatif stabil.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut bisa berubah drastis jika tidak diantisipasi sejak dini, terutama menjelang musim tanam kedua.
Candra juga mendesak pemerintah untuk segera mengaktifkan kembali infrastruktur pendukung seperti embung, saluran irigasi, serta optimalisasi sumber mata air yang saat ini banyak tidak berfungsi maksimal.
Dalam waktu dekat, Komisi B DPRD Jember akan memanggil pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh melalui rapat dengar pendapat.
“Kami akan dalami langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman ini,” pungkasnya.
(Red-Garudasatunews)
