BANGKALAN, Garudasatunews.id – Pemerintah bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) mempercepat akses pupuk bersubsidi bagi petani terdaftar di Kabupaten Bangkalan sebagai bagian dari strategi menjaga produktivitas pertanian dan memperkuat target swasembada pangan nasional.
Dalam kegiatan Rembuk Tani Pupuk Indonesia di Bangkalan, Selasa (23/6/2026), Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Widiastuti, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan tercapainya swasembada pangan secara berkelanjutan paling lambat tahun 2027. Menurutnya, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025 harus diikuti langkah konkret untuk menjaga stabilitas produksi sektor pertanian.
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah menyederhanakan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi yang sebelumnya diatur oleh ratusan regulasi. Penyederhanaan tersebut memungkinkan petani yang telah terdaftar memperoleh pupuk sesuai alokasi sejak awal tahun tanpa harus melalui proses verifikasi berjenjang yang dinilai memperlambat penyaluran.
Widiastuti menekankan bahwa pupuk merupakan faktor krusial dalam menjaga produktivitas lahan, terutama menghadapi musim kemarau dan potensi dampak fenomena El Nino. Karena itu, pemerintah melakukan pemantauan langsung terhadap ketersediaan pupuk hingga tingkat kios guna memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan petani.
Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia (Persero), Dwi Satriyo Annurogo, menyatakan bahwa dukungan regulasi dari pemerintah berdampak langsung pada peningkatan penyerapan pupuk bersubsidi di berbagai daerah. Ia menyebut mekanisme penebusan yang lebih sederhana serta penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) telah mendorong petani lebih mudah memperoleh pupuk.
Data Pupuk Indonesia menunjukkan hingga 19 Juni 2026 realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional mencapai 4.583.262 ton atau 46,6 persen dari total alokasi tahun 2026 sebesar 9.845.686 ton. Jumlah tersebut meningkat 1.082.855 ton dibanding periode yang sama tahun sebelumnya atau mengalami kenaikan sekitar 130 persen.
Di Jawa Timur, realisasi penyaluran tercatat mencapai 1.103.124 ton atau 54,1 persen dari total alokasi 2.038.387 ton. Sementara itu, penyerapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bangkalan mencapai 22.966 ton atau 28,8 persen dari alokasi tahun 2026 sebanyak 43.931 ton.
Pupuk Indonesia juga mengklaim telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi nasional sebesar 836.421 ton per 22 Juni 2026 guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan petani selama musim tanam. Untuk wilayah Jawa Timur, stok yang tersedia mencapai 139.660 ton, sedangkan khusus Kabupaten Bangkalan disiapkan sebanyak 3.243 ton yang didominasi pupuk Urea dan NPK Phonska.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kebudayaan, dan Perikanan Kabupaten Bangkalan, C. Henry Kusuma Karyadinata, menyebut kebijakan penurunan HET pupuk bersubsidi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penebusan pupuk oleh petani. Menurutnya, penurunan harga sekitar 20 persen telah mendorong akses yang lebih luas bagi petani untuk memenuhi kebutuhan budidaya tanaman.
Peningkatan penyaluran dan ketersediaan stok pupuk tersebut menjadi indikator penting yang akan diuji efektivitasnya terhadap peningkatan produksi pertanian. Pemerintah dan Pupuk Indonesia kini menghadapi tantangan memastikan distribusi pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran agar target swasembada pangan nasional tidak hanya tercapai di atas kertas, tetapi juga terukur melalui peningkatan hasil produksi di tingkat petani.
(Red-Garudasatunews)
