JEMBER, Garudasatunews.id – Penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih menghadapi sejumlah kendala. Meski regulasi telah diterbitkan melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021, pelaksanaannya di lapangan dinilai belum optimal, terutama dalam aspek sosialisasi, pengawasan, dan kepatuhan masyarakat.
Temuan tersebut terungkap dalam penelitian Jatim Melaju yang melibatkan sejumlah akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, serta Fakultas Ilmu Keolahragaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang.
Hasil penelitian menunjukkan, sebanyak 55,7 persen responden mengetahui keberadaan Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021. Sementara itu, 52,9 persen responden menyatakan telah menerapkan ketentuan tersebut.
Namun, tingkat pemahaman masyarakat terhadap perangkat pendukung kebijakan KTR masih menjadi persoalan. Sebanyak 31,4 persen responden mengaku memiliki pengetahuan rendah mengenai ketersediaan tanda atau rambu KTR.
Selain itu, 21,4 persen responden menyatakan kurang mengetahui keberadaan petugas pengawas, sedangkan 10 persen lainnya mengaku tidak banyak mengetahui keberadaan surat keputusan (SK) atau tim pengawas KTR.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberadaan regulasi dan kesiapan perangkat pelaksana di lapangan.
Dewi Rokhmah dari Public Health Research and Agro Coastal Community Studies (PHRO ACCES) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember mengatakan, persoalan implementasi KTR masih terlihat dari aktivitas merokok maupun penggunaan rokok elektronik atau vape di kawasan yang seharusnya bebas asap rokok.
Dalam keterangannya melalui siaran pers, Senin (16/11/2026), Dewi mengungkapkan bahwa 70 persen responden menyebut masih ditemukan aktivitas merokok atau penggunaan vape di kawasan KTR. Sementara itu, 80 persen responden menilai tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut masih perlu ditingkatkan.
Di sisi lain, dukungan masyarakat terhadap pengendalian rokok elektronik menunjukkan angka cukup tinggi. Sebanyak 90 persen responden menyetujui larangan penggunaan vape di seluruh kawasan tanpa rokok.
Meski demikian, tingginya dukungan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi paparan promosi vape yang masih ditemukan di masyarakat.
Dewi menilai, persoalan tersebut membutuhkan langkah lebih serius dari pemerintah daerah. Penguatan kelembagaan, pengawasan lintas sektor, penegakan aturan, serta sosialisasi berkelanjutan menjadi faktor penting agar kebijakan KTR tidak berhenti sebatas regulasi administratif.
Ia merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Jember meningkatkan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021, menyediakan tanda KTR yang seragam, serta membentuk dan memperkuat SK atau tim pengawas pada setiap tatanan kawasan tanpa rokok.
Peningkatan kapasitas petugas juga dinilai penting, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menangani pelanggaran di lapangan.
Pengawasan, menurut Dewi, perlu dilakukan secara rutin dan terintegrasi dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola tempat ibadah, fasilitas umum, pelaku usaha, serta unsur masyarakat.
Selain rokok konvensional, perkembangan rokok elektronik juga perlu menjadi perhatian dalam penerapan kebijakan KTR.
Pemantauan terhadap promosi dan pemasaran vape, termasuk melalui media digital dan influencer, dinilai perlu diperkuat agar kebijakan pengendalian tembakau mampu mengikuti perkembangan pola pemasaran produk rokok elektronik.
Temuan penelitian ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Tantangan utama bukan hanya memastikan regulasi tersedia, melainkan bagaimana aturan tersebut dipahami, diawasi, dan dipatuhi secara konsisten oleh seluruh pihak.
Dengan penguatan sosialisasi, kelembagaan, serta pengawasan lintas sektor, penerapan KTR diharapkan mampu menciptakan lingkungan publik yang lebih sehat dan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok maupun aerosol rokok elektronik.
(Red-Garudasatunews)














