SURABAYA, Garudasatunews.id – Asosiasi yang tergabung dalam ASSB meminta Dewan Pendidikan Jawa Timur melakukan evaluasi terhadap kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) serta mendorong transparansi pengelolaan dana pendidikan di SMA negeri. Permintaan tersebut menjadi sorotan terhadap pentingnya tata kelola pendidikan yang akuntabel dan perlindungan terhadap hak tenaga pendidik.
Evaluasi gaji GTT dinilai penting untuk memastikan tenaga pendidik memperoleh penghasilan yang layak dan sebanding dengan tanggung jawab profesionalnya. Persoalan kesejahteraan guru tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan proses belajar mengajar dan kualitas pelayanan pendidikan.
Selain persoalan penghasilan GTT, ASSB juga menyoroti pentingnya keterbukaan pengelolaan dana SMA negeri. Transparansi anggaran diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sumber penerimaan, perencanaan penggunaan, realisasi belanja, hingga pertanggungjawaban keuangan sekolah.
Dorong Pengawasan dan Akuntabilitas Anggaran
Dewan Pendidikan Jawa Timur diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mengevaluasi persoalan tersebut.
Keterbukaan informasi mengenai anggaran pendidikan merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sepanjang informasi tersebut tidak termasuk kategori yang dikecualikan.
Pengelolaan dana pendidikan juga harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dokumen perencanaan anggaran, laporan realisasi, serta mekanisme pengawasan menjadi aspek penting untuk memastikan dana pendidikan digunakan sesuai peruntukannya.
Kesejahteraan Guru dan Mutu Pendidikan
Persoalan kesejahteraan GTT dan transparansi anggaran sekolah merupakan dua aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius. Guru memiliki peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia sehingga kepastian hak dan kesejahteraannya perlu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan pendidikan.
Diperlukan langkah konkret dari instansi terkait untuk menelaah persoalan penghasilan GTT, mekanisme penganggaran, serta keterbukaan penggunaan dana sekolah.
Evaluasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian rekomendasi, tetapi ditindaklanjuti melalui pengawasan dan perbaikan kebijakan yang terukur.
Hingga diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari Dewan Pendidikan Jawa Timur maupun Dinas Pendidikan Jawa Timur terkait respons atas permintaan ASSB tersebut, persoalan kesejahteraan GTT dan transparansi dana SMA negeri tetap menjadi isu yang membutuhkan perhatian serta penjelasan terbuka dari pihak berwenang.
(Red-Garudasatunews)
