MADIUN, Garudasatunews.id – Aksi demonstrasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Madiun di depan Gedung DPRD Kota Madiun, Selasa (10/11/2026), menghasilkan komitmen politik dari pimpinan legislatif. Ketua DPRD Kota Madiun, H. Armaya, berjanji meneruskan enam tuntutan mahasiswa terkait persoalan nasional kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Sementara satu tuntutan mengenai pengawasan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) akan ditindaklanjuti melalui evaluasi bersama pemerintah daerah.
Aksi yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut menjadi momentum mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Mereka menilai DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara konkret, bukan sekadar menjadi tempat penyampaian aspirasi masyarakat.
Usai menemui perwakilan mahasiswa, Armaya menyatakan pihaknya akan mengirimkan surat berisi tuntutan mahasiswa kepada Istana Merdeka dan DPR RI.
Menurut Armaya, aspirasi tersebut perlu dipilah berdasarkan kewenangan pemerintah pusat dan daerah agar proses tindak lanjutnya berjalan sesuai mekanisme.
Program Bantuan Pendidikan Jadi Sorotan
Selain persoalan nasional, pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) menjadi salah satu perhatian utama mahasiswa. Mereka meminta DPRD memperketat pengawasan agar bantuan pendidikan benar-benar diterima siswa yang memenuhi kriteria.
Armaya menjelaskan, anggaran program BSM sebenarnya telah dialokasikan. Namun, terdapat perubahan regulasi mengenai mekanisme penyaluran bantuan sehingga pelaksanaannya membutuhkan evaluasi.
DPRD Kota Madiun berencana memanggil Dinas Pendidikan serta berkoordinasi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun untuk membahas persoalan tersebut.
Langkah ini menjadi penting mengingat bantuan pendidikan menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan. Kejelasan mekanisme penyaluran dan ketepatan penerima menjadi aspek yang perlu dipastikan melalui pengawasan terbuka.
Enam Tuntutan Nasional Menanti Tindak Lanjut
Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM Madiun menyampaikan enam tuntutan nasional dan satu tuntutan daerah.
Tuntutan nasional meliputi desakan penetapan status bencana nasional terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta pembenahan tata kelola anggaran negara agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
Mahasiswa juga menyoroti biaya pendidikan, pemerataan akses layanan dasar, penyediaan lapangan pekerjaan yang layak, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta persoalan kompetensi pejabat pemerintahan.
Selain itu, mereka mendesak pemulihan kebebasan berekspresi, penegakan hak asasi manusia (HAM), dan penghentian militerisasi di ruang sipil.
Sementara tuntutan daerah berfokus pada pengawasan pelaksanaan program BSM di Kota Madiun.
Janji Pengawasan DPRD Diuji
Menanggapi kritik mahasiswa mengenai fungsi pengawasan legislatif, Armaya menegaskan DPRD Kota Madiun selama ini menjalankan pengawasan melalui pembahasan anggaran, rapat dengar pendapat (RDP), inspeksi mendadak (sidak), serta penyampaian masukan kepada jajaran eksekutif.
Ia menyatakan DPRD berkomitmen mengawal program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Namun, komitmen tersebut kini ditunggu pembuktiannya melalui tindak lanjut terhadap tujuh tuntutan yang telah disampaikan mahasiswa.
Bagi Aliansi BEM Madiun, keberhasilan aksi tidak cukup diukur dari diterimanya aspirasi oleh pimpinan dewan. Realisasi pengawalan tuntutan, kejelasan tindak lanjut, serta transparansi penyelesaian persoalan daerah menjadi hal yang lebih penting.
Mahasiswa sebelumnya memberikan tenggat waktu tujuh hari kerja kepada DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Tenggat itu menjadi ujian bagi komitmen legislatif dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Dengan demikian, publik kini menunggu sejauh mana janji pengiriman aspirasi ke pemerintah pusat dan evaluasi program bantuan pendidikan dapat diwujudkan menjadi langkah konkret.
(Red-Garudasatunews)
