KEDIRI, Garudasatunews.id – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi anggaran dan penyelesaian program tahun anggaran 2026. Memasuki November, Pemerintah Kota Kediri dituntut tidak sekadar mengejar tingginya angka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga memastikan kualitas pembangunan serta ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut menjadi perhatian penting menjelang penutupan tahun anggaran. Pasalnya, percepatan belanja daerah tanpa perencanaan matang berpotensi menghasilkan pembangunan yang tidak tuntas, sementara program bantuan sosial dan pendidikan yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi efektivitas penggunaan uang rakyat.
Vinanda menyoroti keluhan masyarakat mengenai pembangunan fasilitas umum yang hanya diselesaikan sebagian. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pembangunan lapangan dan jogging track yang tidak dikerjakan secara menyeluruh dengan alasan keterbatasan anggaran.
“Kalau tidak punya anggaran, kenapa kemarin direncanakan atau dilaksanakan pembangunan? Berarti perencanaannya tidak baik, tidak matang sehingga bangunannya tidak memberikan dampak kepada masyarakat,” tegas Vinanda.
Ia meminta seluruh kepala OPD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk memeriksa kualitas hasil pekerjaan fisik. Pengawasan diperlukan untuk memastikan pembangunan sesuai standar yang ditetapkan dan tidak mengalami penurunan kualitas dalam proses pengerjaan.
Perencanaan Proyek dan Kualitas Pembangunan Jadi Sorotan
Persoalan pembangunan yang tidak selesai secara menyeluruh memperlihatkan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan, ketersediaan anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan proyek.
Pemerintah daerah tidak cukup hanya mencatat proyek telah dilaksanakan. Hasil pembangunan harus dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai tujuan awal program.
Karena itu, evaluasi terhadap proyek fisik perlu mencakup kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan, kualitas material, progres pelaksanaan, hingga manfaat fasilitas yang dibangun.
Vinanda juga meminta OPD mengidentifikasi kegiatan yang belum berjalan sesuai jadwal serta segera menyelesaikan berbagai hambatan yang muncul.
Kendala SIPD Jangan Dijadikan Alasan Keterlambatan
Salah satu kendala yang disampaikan dalam pelaksanaan program berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Vinanda meminta OPD segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait apabila persoalan sistem tersebut menghambat pelaksanaan kegiatan. Bahkan, ia mendorong penyelesaian secara langsung dengan mendatangi instansi berwenang apabila diperlukan.
“Kalau memang berkaitan dengan SIPD, segera koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Kalau perlu datang ke kantornya. Selesaikan secara bersama-sama, jangan sampai kendala SIPD terus disampaikan, tetapi tidak ada pergerakan,” ujarnya.
Menurutnya, keterlambatan penyelesaian program pada November berpotensi menambah beban administrasi pada Desember. Oleh sebab itu, percepatan dan penyelesaian persoalan harus dilakukan sejak dini.
ATM Beras: 32 Ton untuk 4.285 Penerima
Selain pembangunan fisik, ketepatan sasaran program perlindungan sosial juga menjadi perhatian Wali Kota Kediri.
Vinanda menerima adanya keluhan masyarakat mengenai penerima bantuan melalui program ATM Beras. Persoalan yang dipertanyakan adalah kemungkinan warga yang dinilai lebih mampu memperoleh bantuan, sementara masyarakat yang lebih membutuhkan justru tidak menerima.
Program ATM Beras Kota Kediri tahun 2026 menyasar masyarakat kategori desil 1 hingga 4 yang belum pernah menerima bantuan sosial pemerintah pusat, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
Pemerintah Kota Kediri menyiapkan 32 ton beras untuk 4.285 penerima manfaat sepanjang 2026. Penyaluran didukung 46 unit mesin ATM Beras yang ditempatkan di kantor kelurahan.
Khusus Kelurahan Pocanan, mesin ATM Beras ditempatkan di depan Rumah Dinas Wali Kota Kediri guna memudahkan akses masyarakat.
Besarnya alokasi bantuan tersebut membuat validitas data penerima menjadi aspek penting. Evaluasi dan verifikasi perlu dilakukan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat sesuai kriteria yang telah ditentukan.
Program Beasiswa Juga Diminta Tepat Sasaran
Perhatian serupa diarahkan pada program beasiswa. Vinanda meminta OPD mengevaluasi kemungkinan bantuan pendidikan diterima masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi, sedangkan keluarga yang lebih membutuhkan justru tidak memperoleh kesempatan.
“Ini perlu kita evaluasi. Jangan sampai anggaran tidak efektif karena diberikan kepada orang yang tidak berhak,” tegasnya.
Pemkot Kediri memiliki sejumlah skema beasiswa dengan sasaran berbeda.
Beasiswa Kemitraan Perguruan Tinggi diprioritaskan bagi mahasiswa yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 5 pada perguruan tinggi yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.
Selain itu, tersedia Beasiswa Kemitraan SMK melalui kerja sama dengan SMK Kesehatan Bhakti Wiyata dan SMK TI Pelita Nusantara yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Kediri.
Pemkot Kediri juga menyediakan Beasiswa Kemitraan Atlet Berprestasi dengan kuota 15 penerima, terdiri atas 11 mahasiswa jenjang S1, tiga mahasiswa S2, dan satu mahasiswa S3.
Berikutnya, Beasiswa Khusus diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta berakreditasi unggul pada jenjang S1, S2, dan S3 yang bekerja sama dengan Pemkot Kediri. Program ini tidak diperuntukkan bagi mahasiswa berstatus ASN, TNI, maupun Polri.
Pemkot Kediri juga menyediakan Beasiswa Pendidik PAUD berupa bantuan pendidikan S1 Pendidikan Guru PAUD dengan kuota 102 penerima bagi pendidik yang telah berdedikasi di lembaga PAUD di bawah pembinaan Dinas Pendidikan.
Beragam skema tersebut membutuhkan pengawasan dan verifikasi sesuai persyaratan masing-masing program agar anggaran pendidikan memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.
Serapan APBD Tinggi Bukan Satu-satunya Ukuran Keberhasilan
Penegasan Vinanda menyiratkan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran daerah tidak boleh berhenti pada pencapaian persentase realisasi belanja.
Persoalan pembangunan yang tidak tuntas, kualitas pekerjaan fisik, hingga ketidaktepatan penerima bantuan merupakan sejumlah aspek yang harus menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Serapan anggaran hingga 100 persen tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila hasil pembangunan tidak memberikan manfaat dan program bantuan tidak menjangkau masyarakat yang berhak.
Karena itu, seluruh OPD diminta memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang terukur, mulai dari kualitas pekerjaan, ketepatan pelaksanaan program, akurasi data penerima, hingga dampak nyata bagi masyarakat.
Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, percepatan realisasi APBD sekaligus pembenahan kualitas pelaksanaan program menjadi pekerjaan penting bagi Pemerintah Kota Kediri.
Publik pada akhirnya tidak hanya membutuhkan laporan tingginya serapan anggaran, tetapi juga hasil pembangunan yang berkualitas, pelayanan yang efektif, serta bantuan pemerintah yang benar-benar menjangkau masyarakat membutuhkan.
(Red-Garudasatunews)
