SIDOARJO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperpanjang perjanjian kerja sebanyak 3.794 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Selain memberikan kepastian keberlanjutan pekerjaan, pemerintah daerah juga mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Komitmen tersebut disampaikan dalam apel akbar perpanjangan perjanjian kerja PPPK paruh waktu yang berlangsung di Lapangan Timur GOR Delta Sidoarjo, Senin (2/11/2026). Kegiatan dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, dan diikuti ribuan pegawai dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutan tertulis Bupati Sidoarjo, H. Subandi, yang dibacakan Mohammad Ainur Rahman, pemerintah daerah menegaskan komitmennya memperjuangkan kejelasan status dan keberlanjutan pekerjaan bagi ribuan PPPK paruh waktu tersebut.
Perpanjangan kontrak ini disebut sebagai bagian dari penataan sistem kepegawaian agar lebih tertib, akuntabel, transparan, dan berbasis kompetensi. Pelaksanaannya juga diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di hadapan ribuan pegawai, Ainur Rahman menegaskan bahwa PPPK paruh waktu bukan sekadar pelengkap dalam sistem Aparatur Sipil Negara (ASN). Keberadaan mereka dinilai memiliki kontribusi penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.
“Kalian bukanlah pelengkap dalam sistem ASN. Kalian adalah aktor yang juga memberikan peran dan wajah bagaimana pelayanan yang ada di Sidoarjo. Bangga dengan status kalian. Tunjukkan kebanggaan itu dalam bentuk kerja dan kinerja,” tegasnya.
Selain kepastian kontrak, persoalan kesejahteraan menjadi perhatian pemerintah daerah. Ainur Rahman menyampaikan bahwa Bupati Subandi bersama Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana dan DPRD Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PPPK paruh waktu.
Namun, peningkatan tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Menurut Ainur Rahman, rencana peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai telah dimasukkan dalam Rancangan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2027 yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.
Artinya, rencana tersebut belum dapat dipastikan sebagai kebijakan final karena masih bergantung pada proses pembahasan dan penetapan anggaran daerah.
Kepastian Kontrak dan Tantangan Kesejahteraan
Perpanjangan perjanjian kerja bagi 3.794 PPPK paruh waktu menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan tenaga pelayanan pemerintah daerah. Meski demikian, kepastian kontrak dan peningkatan kesejahteraan merupakan dua persoalan berbeda yang membutuhkan kejelasan kebijakan.
Rencana peningkatan kesejahteraan melalui RAPBD 2027 menjadi perhatian tersendiri bagi ribuan pegawai. Publik tentu menunggu bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan anggaran yang konkret, termasuk besaran peningkatan yang memungkinkan diberikan.
Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo juga menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme, tanggung jawab, integritas, dan kualitas kinerja seluruh PPPK paruh waktu.
Para kepala OPD diminta memberikan arahan serta pembinaan agar pegawai mampu menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.
Pemerintah daerah berharap perpanjangan kontrak dan rencana peningkatan kesejahteraan tersebut dapat menjadi motivasi bagi PPPK paruh waktu untuk meningkatkan produktivitas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ke depan, realisasi komitmen peningkatan kesejahteraan melalui APBD 2027 akan menjadi salah satu indikator penting keseriusan Pemkab Sidoarjo dalam memberikan perhatian terhadap keberadaan ribuan PPPK paruh waktu yang turut menopang jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
(Red-Garudasatunews)
