MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Kabupaten Mojokerto turun menjadi 19,81 persen pada Agustus 2026. Angka tersebut merosot 2,89 poin dibandingkan Juli 2026 yang mencapai 22,70 persen. Penurunan ini menjadi catatan bagi sektor perhotelan dan pariwisata daerah, terutama dalam upaya meningkatkan daya tarik kunjungan serta lama tinggal wisatawan.
Data tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 kamar hotel yang tersedia, rata-rata hanya sekitar 20 kamar yang terisi selama periode pengamatan. Kondisi ini menggambarkan tantangan bagi industri akomodasi di Kabupaten Mojokerto dalam menjaga tingkat hunian di tengah dinamika perjalanan wisata dan aktivitas ekonomi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuhenny, menyampaikan bahwa tingkat penghunian kamar hotel pada Agustus 2026 tercatat sebesar 19,81 persen. Data statistik tersebut menjadi salah satu indikator untuk memantau perkembangan usaha jasa akomodasi di wilayah setempat.
Rata-rata Lama Menginap Masih Pendek
Selain penurunan okupansi, rata-rata lama menginap tamu (RLMT) hotel di Kabupaten Mojokerto pada Agustus 2026 tercatat hanya 1,02 hari. Angka ini mengindikasikan bahwa tamu umumnya menginap sekitar satu hari sebelum melanjutkan perjalanan atau kembali ke daerah asal.
Kombinasi tingkat hunian yang rendah dan durasi menginap yang relatif singkat menjadi indikator yang patut dicermati oleh pemangku kepentingan pariwisata. Namun, angka statistik tersebut belum cukup untuk menyimpulkan penyebab penurunan, karena diperlukan informasi tambahan mengenai pola kunjungan, jenis tamu, kalender kegiatan, serta kondisi masing-masing segmen usaha hotel.
Tantangan Promosi dan Daya Tarik Wisata
Penurunan okupansi menjadi tantangan bagi pelaku usaha perhotelan dan pemerintah daerah dalam memperkuat promosi destinasi serta mengembangkan kegiatan yang mampu mendorong wisatawan tinggal lebih lama. Integrasi promosi hotel dengan destinasi wisata, kuliner, kegiatan budaya, dan agenda daerah dapat menjadi salah satu pendekatan yang perlu dievaluasi.
Meski demikian, efektivitas strategi tersebut perlu diukur melalui data kunjungan dan tingkat hunian pada periode berikutnya. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik kawasan wisata, pusat bisnis, serta lokasi akomodasi yang bergantung pada kegiatan tertentu.
Data Menjadi Dasar Evaluasi Pariwisata
Angka TPK dan RLMT bukan sekadar statistik perhotelan, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pengembangan pariwisata daerah. Pemerintah dan pelaku usaha perlu mencermati apakah penurunan terjadi secara merata atau hanya pada segmen tertentu, sekaligus mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keputusan wisatawan untuk menginap.
Keterbukaan data mengenai perkembangan pariwisata penting agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menilai arah kebijakan berdasarkan indikator yang terukur. Dengan demikian, langkah pemulihan sektor perhotelan dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata, bukan hanya asumsi.
Data Agustus 2026 ini menjadi pengingat bahwa peningkatan kunjungan wisatawan perlu diikuti strategi untuk mendorong keterisian kamar dan memperpanjang lama tinggal. Perkembangan pada bulan-bulan selanjutnya akan menjadi indikator penting untuk melihat apakah sektor perhotelan Kabupaten Mojokerto mampu memperbaiki kinerjanya.
(Red-Garudasatunews)
