JAKARTA, Garudasatunews.id – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat integrasi data kependudukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencegah praktik joki, kepemilikan porsi ganda, dan manipulasi data dalam penyelenggaraan ibadah haji. Langkah ini ditujukan untuk menjaga keadilan antrean keberangkatan sekaligus memastikan hak calon jemaah terlindungi.
Kebijakan tersebut diperkuat melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Haji dan Umrah, serta Menteri Kesehatan tentang Digitalisasi Layanan Jemaah Haji Berbasis Data Kependudukan di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, ketepatan data menjadi faktor penting untuk memastikan setiap calon jemaah memperoleh hak sesuai ketentuan. Integrasi sistem juga diharapkan menutup celah penyalahgunaan identitas yang berpotensi merugikan masyarakat.
Pemadanan Data Jemaah Jadi Prioritas
Integrasi dilakukan dengan menghubungkan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) milik Kemenhaj dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
Melalui sistem tersebut, pemerintah mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas, domisili, status kependudukan, serta informasi hubungan keluarga yang relevan dengan administrasi jemaah haji.
Data hasil pemadanan menunjukkan bahwa dari sekitar 5,7 juta calon jemaah dalam daftar tunggu, sebanyak 597.860 data memerlukan tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, 416.147 data tercatat tidak padan.
Ketidaksesuaian data perlu ditelusuri dan diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun mengganggu kepastian pelayanan bagi calon jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun.
Cegah Joki dan Penyalahgunaan Nomor Porsi
Integrasi data kependudukan diarahkan untuk memperkuat verifikasi identitas serta mencegah praktik yang dapat mencederai keadilan antrean haji, termasuk penggunaan joki, mahram fiktif, jual beli porsi haji, dan kepemilikan nomor porsi ganda.
Kemenhaj menekankan pentingnya kesesuaian NIK dengan nomor porsi haji. Pencocokan ini diperlukan agar hak keberangkatan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Di sisi lain, efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada integrasi sistem. Penanganan data yang tidak sesuai juga membutuhkan prosedur verifikasi yang jelas, mekanisme koreksi bagi jemaah, serta pengawasan agar proses pembaruan tidak merugikan pemilik nomor porsi yang sah.
Jemaah Diminta Tidak Khawatir
Pemerintah menyatakan proses sinkronisasi data bersifat administratif dan tidak dimaksudkan untuk mengubah atau menggeser nomor antrean maupun estimasi tahun keberangkatan jemaah. Sebagian besar pemadanan dilakukan melalui sistem sehingga jemaah tidak perlu mengurusnya secara langsung, kecuali jika diperlukan tindak lanjut atas data tertentu.
Kemenhaj juga menyoroti peningkatan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jemaah. Pemeriksaan dan penetapan istitaah kesehatan diharapkan berjalan profesional, objektif, serta mengikuti standar yang jelas agar pelayanan lebih merata di berbagai daerah.
Transparansi dan Perlindungan Data Harus Dijaga
Integrasi data kependudukan menjadi bagian dari digitalisasi pelayanan pemerintah dan penguatan tata kelola data nasional. Namun, pemanfaatan data pribadi tetap harus dilakukan sesuai ketentuan perlindungan data yang berlaku.
Pemerintah perlu memastikan akses terhadap data jemaah dibatasi sesuai kewenangan, informasi pribadi tidak disalahgunakan, dan setiap ketidaksesuaian ditangani secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah memastikan data semakin akurat tanpa mengurangi hak jemaah yang telah terdaftar secara sah. Dengan demikian, integrasi NIK dan data haji diharapkan tidak hanya menekan potensi kecurangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji.
(Red-Garudasatunews)
