BANYUWANGI, Garudasatunews.id – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperkuat sinergi untuk menyusun pengembangan kawasan Ketapang secara lebih terarah. Langkah ini diarahkan untuk menyesuaikan kapasitas infrastruktur dengan pertumbuhan mobilitas masyarakat sekaligus menjaga kelancaran konektivitas Jawa-Bali dan distribusi logistik antarpulau.
Pembahasan tersebut berlangsung pada Kamis (1/10/2026) dan dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi Komang Sudira Atmaja, Direktur Teknik ASDP Nana Sutisna, Corporate Secretary ASDP Windy Andale, serta jajaran manajemen ASDP.
Direktur Teknik ASDP Nana Sutisna mengatakan, lintasan Ketapang-Gilimanuk merupakan jalur transportasi strategis sehingga pengembangannya perlu dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang menjadi perhatian ialah pertumbuhan produksi kendaraan yang mencapai sekitar 5 persen setiap tahun.
Menurut Nana, pengembangan tidak hanya menyangkut kapasitas dermaga, tetapi juga pola operasi, aksesibilitas, pengelolaan kendaraan logistik, serta konektivitas dengan kawasan sekitar.
“Semua aspek tersebut perlu dirancang sebagai satu kesatuan agar pengembangan yang dilakukan dapat menjawab kebutuhan saat ini sekaligus mengantisipasi pertumbuhan ke depan,” ujar Nana.
Saat ini, ASDP tengah meningkatkan kapasitas sejumlah infrastruktur pada lintasan Ketapang-Gilimanuk. Di Pelabuhan Ketapang, Dermaga V atau eks Dermaga Ponton dikembangkan dengan kapasitas hingga 50 ton untuk kapal sampai 5.000 GT. Sementara di Pelabuhan Gilimanuk, Dermaga II juga ditingkatkan dengan kapasitas hingga 50 ton untuk kapal sampai 5.000 GT.
Peningkatan tersebut diharapkan memberi fleksibilitas dalam pengaturan operasional, termasuk mengakomodasi kapal berukuran lebih besar serta peningkatan kebutuhan angkutan logistik.
Pekerjaan fisik masih berlangsung dan secara kontraktual ditargetkan selesai pada Maret 2027. ASDP juga mengupayakan percepatan agar peningkatan kapasitas dapat dimanfaatkan lebih awal, termasuk menghadapi periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027.
Corporate Secretary ASDP Windy Andale menegaskan, pengembangan kawasan Ketapang membutuhkan perencanaan bertahap dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi dengan Pemkab Banyuwangi diperlukan agar rencana pengembangan dapat diselaraskan dengan kebutuhan wilayah.
“Pengembangan Ketapang merupakan proses yang perlu disiapkan secara terstruktur dan dilakukan secara bertahap,” kata Windy.
Dari sisi pemerintah daerah, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyatakan pengembangan kawasan Ketapang perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan aktivitas ekonomi di sekitar pelabuhan. Pemkab Banyuwangi, kata dia, siap mendukung langkah pengembangan yang direncanakan ASDP.
Dalam rencana jangka menengah, ASDP juga membuka peluang pengembangan infrastruktur yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, salah satunya rencana jembatan penghubung area LCM dan Bulusan. Infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat keterhubungan antarkawasan serta membantu pengaturan pergerakan kendaraan di sekitar Pelabuhan Ketapang.
Selain dengan Pemkab Banyuwangi, ASDP terus berkoordinasi dengan KSOP, BPTD, Kepolisian, dan asosiasi untuk menyelaraskan kebutuhan operasional, infrastruktur, serta pengembangan kawasan.
Dengan meningkatnya mobilitas kendaraan dan kebutuhan logistik, pengembangan kawasan Ketapang kini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas pelabuhan, tetapi juga membutuhkan keterpaduan akses dan infrastruktur pendukung. Koordinasi lintas pemangku kepentingan menjadi bagian penting agar pengembangan konektivitas Jawa-Bali dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
(Red-Garudasatunews)
