GRESIK, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Gresik menyiapkan anggaran sekitar Rp1,3 miliar untuk melanjutkan pembangunan Jalan Poros Desa (JPD) Klampok-Munggugebang, Kecamatan Benjeng. Anggaran tersebut disiapkan untuk tahap lanjutan setelah tahun ini pemerintah daerah melakukan betonisasi sepanjang sekitar 205 meter dari total ruas jalan yang mencapai 1,7 kilometer.
Pekerjaan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang dilakukan secara bertahap. Pemkab Gresik memastikan pembangunan ruas Klampok-Munggugebang tidak berhenti pada pekerjaan tahun 2026, tetapi akan dilanjutkan hingga 2027.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Gresik Dhiannita Tri Astuti menjelaskan, kondisi jalan sebelumnya menggunakan paving block dan mengalami penurunan kualitas. Untuk tahap pertama, konstruksi beton dikerjakan sepanjang kurang lebih 205 meter dengan lebar lima meter.
“Jalan sebelumnya menggunakan paving block dan kondisinya sudah mengalami penurunan. Tahun ini kami melakukan penanganan dengan konstruksi beton sepanjang kurang lebih 205 meter dan lebar lima meter,” ujar Dhiannita.
Fakta bahwa baru sekitar 205 meter yang ditangani dari total 1,7 kilometer menunjukkan pekerjaan peningkatan ruas tersebut masih berlangsung secara bertahap. Karena itu, anggaran lanjutan menjadi penting untuk memastikan peningkatan kualitas jalan tidak berhenti pada satu segmen, melainkan berlanjut sesuai rencana pemerintah daerah.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu fokus Pemkab Gresik sejak 2025. Program tersebut dilaksanakan melalui APBD Perubahan 2025, APBD 2026, dan direncanakan berlanjut hingga 2027.
“Sejak 2025 kita memang fokus mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Benjeng dan Balongpanggang menjadi salah satu prioritas untuk pembangunan JPD,” kata Yani saat meresmikan pembangunan JPD Klampok-Munggugebang, Jumat (4/9/2026).
Menurut Yani, pembangunan jalan harus dipandang sebagai bagian dari jaringan konektivitas wilayah. Jalan kabupaten, JPD, jalan desa hingga jalur alternatif antardesa dan antarkecamatan dinilai harus saling terhubung agar pembangunan infrastruktur memberikan dampak lebih luas.
Dari sisi manfaat publik, peningkatan jalan tersebut ditujukan untuk memperlancar mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi dan pertanian, akses pendidikan serta pelayanan dasar. Pemkab Gresik juga menyebut penanganan JPD melalui APBD 2026 mencapai sekitar 4,5 kilometer dan tersebar di sejumlah wilayah.
Namun, keberlanjutan proyek juga menuntut pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kualitas pekerjaan. Dengan alokasi lanjutan sekitar Rp1,3 miliar, transparansi perencanaan, spesifikasi pekerjaan, pelaksanaan konstruksi serta hasil pembangunan menjadi bagian penting agar anggaran publik benar-benar menghasilkan infrastruktur yang bertahan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pemkab Gresik meminta masyarakat ikut menjaga badan dan bahu jalan setelah pembangunan selesai. Pemerintah menilai pemeliharaan bersama diperlukan agar infrastruktur yang telah dibiayai melalui APBD tidak cepat mengalami kerusakan dan tetap berfungsi mendukung aktivitas warga.
Pembangunan JPD Klampok-Munggugebang pada akhirnya bukan hanya persoalan betonisasi satu ruas jalan. Kelanjutan proyek hingga 2027 akan menjadi ujian konsistensi pemerintah daerah dalam menyelesaikan konektivitas secara bertahap sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Benjeng dan wilayah sekitarnya.
(Red-Garudasatunews)
