PAMEKASAN, Garudasatunews.id — Memasuki musim kemarau panjang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur didesak untuk segera memetakan wilayah rawan kekeringan. Pemetaan komprehensif ini dinilai sangat vital agar penyaluran bantuan air bersih berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.
Krisis air bersih kini mulai dirasakan di sejumlah wilayah Pamekasan. Warga di beberapa kecamatan bahkan telah menggantungkan pasokan air harian pada bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta jaringan relawan.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, Ribut Baidi, menegaskan bahwa krisis air akibat kemarau merupakan persoalan serius yang membutuhkan keterlibatan multitertib.
“Kekeringan harus ditangani secara serius dan melibatkan semua pihak, termasuk perguruan tinggi. Mitigasi jangan menunggu kondisi darurat, harus dilakukan sejak dini,” tegas Ribut, Senin (7/8/2026).
Menurut Ribut, akurasi data menjadi kunci utama penanganan krisis. Pemerintah daerah dituntut memiliki pembaruan (updating) data dan peta wilayah terdampak secara berkala guna menjamin distribusi bantuan air bersih yang cepat dan merata. Ia menambahkan, UIM Pamekasan siap bersinergi dalam proses pemetaan, edukasi konservasi air, hingga pendampingan masyarakat.
Menanggapi situasi tersebut, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pamekasan, Akhmad Dhofir Rosidi, menjelaskan bahwa pihaknya telah memulainya lewat pendataan dan pendistribusian air bersih sejak Agustus 2026. Penyaluran berpatokan pada wilayah rawan yang lolos proses verifikasi dan validasi (verval), lengkap dengan surat keterangan resmi.
Berdasarkan catatan BPBD Pamekasan, terdapat 82 desa di 11 kecamatan yang kini berstatus terdampak kekeringan, dengan wilayah terparah berada di Kecamatan Batumarmar. (Red-Garudasatunews)
