SUKABUMI, Garudasatunews.id — Kasus dugaan intimidasi dan perilaku tidak pantas yang dilakukan seorang oknum wartawan di lingkungan SDN 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, kini mendapat tanggapan serius hingga tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara tegas menginstruksikan penerjunan tim hukum untuk melakukan investigasi mendalam sekaligus memberikan pendampingan hukum di lokasi kejadian. Pernyataan dan instruksi tersebut disampaikan pada Selasa, 01/09/2026.
Kejadian ini mencuat setelah beredarnya rekaman video yang memperlihatkan aksi emosional oknum tersebut di ruang guru saat jam sekolah masih berlangsung. Rekaman itu kemudian menyebar luas dan menjadi viral di media sosial. Dalam cuplikan tersebut, terlihat pelaku meluapkan kemarahannya di ruang guru, sementara sejumlah siswa berada di sekitar lokasi dan menjadi saksi atas kejadian tersebut.
Merespons hal itu, Dedi Mulyadi menilai perilaku yang terekam terindikasi mencederai prinsip dasar dan profesionalisme profesi jurnalisme.
“Saya melihat sebuah tayangan yang dilakukan oleh oknum wartawan di Sukabumi berteriak-teriak mencak-mencak di sekolah dasar. Saya lihat di situ anak-anak di sekitarnya lagi bermain. Terlepas dari apa pun inti masalahnya, tindakan-tindakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis,” tegas Dedi Mulyadi.
Meskipun pengelolaan pendidikan dasar berada di bawah wewenang Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Dinas Pendidikan setempat, Dedi menegaskan Pemprov Jawa Barat memiliki kewajiban moral dan institusional untuk menjamin keamanan di seluruh satuan pendidikan di wilayahnya.
“Dari sisi tanggung jawab administratif, ini memang domain Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Namun, saya melihat harus ada langkah nyata untuk melindungi ekosistem pendidikan di Jawa Barat, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, maupun menengah atas,” ujarnya.
Sebagai langkah nyata, Pemprov Jawa Barat menerjunkan tim hukum ke lokasi kejadian untuk mengurai akar persoalan, memberikan pendampingan hukum, serta mencegah hal serupa terulang kembali.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini meminta tim hukum untuk segera datang ke lokasi, melakukan investigasi, dan menjalankan advokasi. Langkah ini penting agar lembaga-lembaga pendidikan tetap terjaga kredibilitasnya serta terbebas dari segala bentuk tekanan maupun tindakan intimidatif yang dapat merusak sistem pengelolaan pendidikan di Jawa Barat,” tambah Dedi Mulyadi.
Respons cepat ini diharapkan mampu mengungkap duduk perkara secara objektif, menjamin perlindungan bagi tenaga pendidik dan peserta didik, serta menegakkan terciptanya ruang yang aman dan kondusif di lingkungan pendidikan Kabupaten Sukabumi. (Red-Garudasatunews)
