JAKARTA, Garudasatunews.id — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, membeberkan fakta mengejutkan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Sosial, sebanyak 45% bansos masih mengalami inclusion error alias salah sasaran.
“Masih ada 45% bantuan sosial yang mengalami inclusion error, di mana masyarakat yang seharusnya tidak berhak, justru malah menerima bantuan,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Tak hanya masalah warga mampu yang “menikmati” bansos, pemerintah juga menyoroti exclusion error kondisi sebaliknya di mana warga miskin yang sangat membutuhkan justru luput dari data penerima.
Fenomena ini ditemukan langsung oleh Qodari saat melakukan kunjungan kerja ke Surabaya pada 28 Juli lalu. Di kota tersebut, terkuak ada 25.000 Kepala Keluarga (KK) penerima bansos yang sudah tidak memenuhi syarat (inclusion error). Di saat bersamaan, terdapat sekitar 51.000 KK kurang mampu yang justru belum terdata sama sekali (exclusion error).
“Dampak exclusion error ini sangat besar. Jika satu KK terdiri dari 3 orang, artinya ada sekitar 150.000 jiwa yang terabaikan haknya hanya karena mekanisme pendataan yang belum rapi,” tegasnya.
Menjawab tantangan tersebut, pemerintah kini mengakselerasi penerapan e-government, khususnya pada sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini diyakini tidak hanya memastikan bansos jatuh ke tangan yang tepat, tetapi juga mampu menghemat anggaran negara secara signifikan.
“Melalui digitalisasi perlinsos, warga yang berhak kini bisa memperoleh haknya. Inilah wujud keadilan sosial yang riil,” pungkas Qodari. (Red-Garudasatunews)
