SAMPANG, Garudasatunews.id — Puluhan nelayan yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Banyuates Bangkit (PNBB) kembali turun ke jalan menyuarakan tuntutan kejelasan kompensasi ganti rugi rumpon yang hingga kini belum kunjung tuntas dibayarkan oleh pihak Petronas. Aksi demonstrasi berlangsung di wilayah Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, pada Selasa (18/8/2026).
Semula, massa berencana mengerahkan sekitar 100 unit kapal menuju lokasi pengeboran Sumur Hidayah di perairan Desa Batioh untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan demi menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah.
“Ada sekitar 100 kapal yang direncanakan berangkat hari ini. Namun, karena kita menghargai kondusivitas wilayah, akhirnya kita berorasi di sini dan menyampaikan tuntutan,” ujar Koordinator Lapangan Aksi, Faris Reza Malik.
Pembatalan pengerahan armada laut tersebut bukan berarti tuntutan para nelayan dihentikan. Justru, mereka menegaskan tetap menuntut kepastian penyelesaian kompensasi rumpon yang terdampak aktivitas pengeboran. Pihak nelayan pun memberikan batas waktu tegas kepada Petronas untuk memberikan kejelasan.
“Jangan salahkan kami jika Petronas tidak segera menyelesaikan kompensasi ganti rugi rumpon. Nelayan bisa kembali turun ke laut untuk menyampaikan tuntutan secara langsung,” tegas Faris, memberi peringatan bahwa jika hingga 21 Agustus 2026 belum ada kepastian, aksi dengan skala lebih besar siap digelar.
Sementara itu, Ketua DPC Projo Sampang sekaligus koordinator aksi, Herman Hidayat, mengungkapkan telah dijadwalkan pertemuan antara perwakilan nelayan dengan pihak Petronas pada tanggal tersebut. Pertemuan itu rencananya akan dihadiri langsung oleh Vice President SCM & Business Support Petronas Indonesia, Windhy Biotrie Juwita.
“Petronas sudah berjanji akan menemui kami pada 21 Agustus. Kami berharap pertemuan itu benar-benar menghasilkan kepastian, bukan sekadar janji,” katanya.
Herman menegaskan pihaknya bersama para nelayan akan terus mengawal persoalan ini agar hak masyarakat pesisir mendapatkan kejelasan yang layak.
“Kami berdiri bersama nelayan untuk menuntut hak-hak masyarakat agar tidak memicu konflik yang lebih besar,” pungkasnya.
Para nelayan berharap pertemuan pada 21 Agustus mendatang benar-benar menjadi titik terang penyelesaian persoalan kompensasi rumpon. Keputusan menahan diri untuk tidak mengerahkan armada ke lokasi pengeboran merupakan bentuk itikad baik warga demi menjaga situasi tetap aman dan damai. (Red-Garudasatunews)
