BONDOWOSO, Garudasatunews.id – DPRD Kabupaten Bondowoso mengungkap lonjakan signifikan aspirasi masyarakat dalam penyusunan RKPD 2027, dengan total 979 usulan yang masuk, di mana sekitar 99 persen di antaranya menuntut perbaikan infrastruktur jalan.
Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menyatakan angka tersebut jauh melampaui hasil musrenbang sebelumnya yang hanya berkisar 400 usulan, menandakan meningkatnya tekanan publik terhadap kondisi jalan yang dinilai belum memadai.
“Dari 979 usulan, hampir semuanya mengarah pada perbaikan jalan,” ujarnya dalam Musrenbang RKPD 2027 di Pendopo RBA Ki Ronggo, Senin (30/3/2026).
Dominasi isu jalan ini memperlihatkan persoalan infrastruktur masih menjadi kebutuhan paling mendesak di tengah masyarakat. Usulan tersebut, menurut Dhafir, merupakan hasil penyerapan aspirasi saat reses dan pertemuan langsung dengan konstituen.
Namun, besarnya jumlah usulan tidak serta-merta menjamin seluruhnya akan direalisasikan. DPRD menegaskan perlunya penyaringan ketat oleh pihak eksekutif melalui BP4D (Baperrida) agar tetap selaras dengan kemampuan anggaran daerah.
“Tentu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang penting usulan itu benar-benar kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan kelompok atau pribadi,” tegasnya.
Dhafir juga menepis anggapan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan “proyek dewan”. Ia menegaskan seluruh usulan berasal dari masyarakat melalui mekanisme resmi yang sah.
Lebih jauh, ia menyebut arah usulan tersebut selaras dengan visi-misi kepala daerah, khususnya dalam program pembangunan jalan tuntas yang menjadi prioritas bersama legislatif dan eksekutif.
Meski demikian, ia mengingatkan eksekutif untuk tetap objektif dalam menentukan prioritas, tanpa tekanan politik atau rasa sungkan terhadap usulan DPRD yang tidak memenuhi kriteria.
“Lebih baik taat pada aturan daripada taat pada perorangan,” ujarnya menegaskan.
Di sisi lain, Dhafir menyoroti pentingnya pemahaman publik terhadap proses panjang perencanaan anggaran negara yang tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan melalui tahapan verifikasi dan pertanggungjawaban yang ketat.
Dengan dominasi usulan perbaikan jalan ini, publik kini menunggu komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan, sekaligus menguji sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan anggaran 2027.
(Red-Garudasatunews)
