JAKARTA, Garudasatunews.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan sebanyak 93 Sekolah Rakyat (SR) ditargetkan mulai beroperasi pada Juni 2026. Program tahap II ini melibatkan lebih dari 70 ribu pekerja dan diproyeksikan menampung siswa baru dari keluarga kurang mampu pada tahun ajaran 2026/2027.
Dari total tersebut, sebanyak 69 sekolah diklaim akan rampung sepenuhnya paling lambat 20 Juni 2026. Sementara 24 sekolah lainnya masuk kategori fungsional, yakni bangunan yang belum selesai seluruhnya namun sudah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Sekolah fungsional itu disebut telah memenuhi syarat minimal operasional, meliputi ketersediaan asrama, ruang kelas, rumah ibadah, dapur dan ruang makan, serta ruang guru. Namun demikian, belum ada penjelasan rinci terkait standar kelayakan infrastruktur maupun pengawasan kualitas pembangunan di lapangan.
“Pembangunan berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja,” ujar Saifullah dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026).
Di tengah percepatan pembangunan tersebut, pemerintah juga berencana menambah 10 Sekolah Rakyat rintisan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Sekolah tambahan ini akan tersebar di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, dengan memanfaatkan aset sejumlah kementerian dan lembaga negara.
Saifullah menyebutkan, gedung yang digunakan antara lain milik Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Badan Narkotika Nasional, serta Kementerian Pertanian. Namun belum dijelaskan secara terbuka mekanisme alih fungsi aset maupun transparansi anggaran yang digunakan.
Program Sekolah Rakyat sendiri ditujukan bagi keluarga pada kategori desil 1 dan desil 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang mencakup kelompok sangat miskin dan miskin. Pemerintah mengklaim program ini sebagai upaya pemerataan akses pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA.
Hingga kini, tercatat 166 Sekolah Rakyat rintisan telah tersebar di 131 kabupaten/kota di 34 provinsi. Pemerintah menargetkan pembangunan total 500 sekolah hingga tahun 2029 dengan kapasitas mencapai 500.000 siswa.
Meski ambisius, proyek besar ini memunculkan pertanyaan terkait efektivitas pelaksanaan, kesiapan tenaga pendidik, serta pengawasan anggaran di tengah skala pembangunan yang masif dan melibatkan puluhan ribu tenaga kerja.
(Red-Garudasatunews)
