BOJONEGORO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai mengintensifkan langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan ekstrem tahun 2026. Upaya ini ditandai dengan pembinaan terhadap Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) yang digelar di Ruang Angling Dharma, Rabu (6/5/2026), di tengah peringatan ancaman fenomena El Nino.
Kegiatan tersebut melibatkan camat, kepala desa, 73 pengurus HIPPAM dari 20 kecamatan, serta jajaran teknis seperti PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya. Forum ini tidak sekadar seremonial, melainkan bagian dari pemetaan wilayah rawan kekeringan yang kini menjadi fokus prioritas pemerintah daerah.
Data Dinas PU Cipta Karya mencatat sedikitnya 73 desa telah masuk kategori rawan kekeringan. Angka ini menjadi dasar pemerintah melakukan penyisiran teknis, mulai dari ketersediaan sumber air, distribusi, hingga kesiapan infrastruktur pendukung.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mengakui ancaman musim kemarau tahun ini tidak bisa dianggap biasa. Prediksi cuaca menunjukkan puncak kekeringan berpotensi terjadi pada Agustus hingga September, dengan dampak signifikan terhadap ketersediaan air bersih masyarakat.
“Masalah air adalah kebutuhan vital. Kami harus memastikan distribusi tetap berjalan meski kondisi ekstrem,” ujarnya.
Namun demikian, langkah mitigasi ini juga memunculkan pertanyaan terkait kesiapan riil di lapangan, terutama di desa-desa yang selama ini bergantung pada suplai air terbatas. Evaluasi terhadap kinerja HIPPAM menjadi krusial, mengingat lembaga ini berada di garis depan pelayanan air bersih di tingkat desa.
Kepala Dinas PU Cipta Karya, Satito Hadi, menyatakan pihaknya melakukan pendataan menyeluruh terhadap 73 pengelola HIPPAM untuk mengidentifikasi kendala dan kesiapan operasional. Pemerintah juga mulai menyusun skenario distribusi air, termasuk koordinasi dengan BPBD untuk penanganan darurat.
“Kami sisir satu per satu, mulai dari kapasitas hingga hambatan di lapangan. Ini penting agar tidak terjadi krisis air saat puncak kemarau,” tegasnya.
Langkah ini menunjukkan adanya peningkatan kewaspadaan pemerintah daerah, namun efektivitasnya masih bergantung pada implementasi di lapangan serta konsistensi koordinasi lintas sektor. Tanpa pengawasan ketat, potensi krisis air bersih di wilayah rawan tetap menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Bojonegoro. (Red-Garudasatunews)
