PACITAN, Garudasatunews.id — Sebanyak 59 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan dipetakan berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau 2026. Proyeksi ini merujuk pada data kejadian 2024 dan diperkirakan dapat meningkat, memicu sorotan terhadap kesiapan mitigasi pemerintah daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan menyebut pemetaan dilakukan berdasarkan hasil kajian serta monitoring cuaca yang mengacu pada data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur. Indikasi awal menunjukkan potensi kekeringan tahun ini lebih tinggi dibanding dua tahun terakhir.
Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko, mengungkapkan peningkatan risiko tidak hanya berdampak pada krisis air bersih, tetapi juga mengancam sektor pertanian dan kehutanan. Kondisi tersebut berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan jika tidak ditangani secara terstruktur.
Namun, kesiapan penanganan tahun ini dinilai menghadapi tantangan lebih berat. Berbeda dengan 2024 yang mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, distribusi bantuan air bersih pada 2026 diperkirakan lebih bergantung pada kemampuan anggaran daerah.
BPBD mengakui akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan pemerintah provinsi dan pusat. Minimnya potensi bantuan eksternal menimbulkan pertanyaan terkait kecukupan anggaran serta efektivitas distribusi bantuan di wilayah terdampak.
Selain itu, belum ada rincian terbuka mengenai strategi teknis penyaluran air bersih, prioritas wilayah kritis, maupun kesiapan infrastruktur pendukung seperti sumur dalam dan tangki distribusi. Hal ini menjadi titik krusial mengingat luasnya sebaran desa rawan kekeringan.
Upaya koordinasi dengan pemerintah provinsi disebut telah dilakukan lebih awal. Namun, belum dijelaskan secara rinci bentuk intervensi konkret yang akan diberikan, termasuk skema kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana tersebut.
Diketahui, Kabupaten Pacitan masuk dalam sepuluh besar wilayah di Jawa Timur dengan risiko kekeringan ekstrem. Tanpa langkah mitigasi yang terukur dan transparan, ancaman krisis air bersih diperkirakan akan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan stabilitas sektor pertanian. (Red-Garudasatunews)
