SAMPANG, Garudasatunews.id – Transparansi pengelolaan jaminan sosial dan penyerapan tenaga kerja lokal oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan.
Dipicu keresahan warga, Forum Masyarakat Camplong (FMC) menggelar audiensi bersama manajemen PT Garam di Ruang Komisi Besar DPRD Sampang, Senin (18/5/2026).
Pertemuan yang difasilitasi oleh Komisi II DPRD Sampang ini berfokus pada dua isu krusial, yakni mekanisme penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) dan kebijakan rekrutmen tenaga kerja di wilayah operasional PT Garam.
Anggota Komisi II DPRD Sampang, Moh. Anwar, menyatakan bahwa meski PT Garam mengklaim telah menyalurkan dana CSR, pelaksanaannya dinilai tidak transparan karena berjalan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah.
”Semestinya dikomunikasikan dengan pemerintah daerah melalui forum khusus, sehingga program CSR bisa diintegrasikan dengan program pembangunan daerah. Kendati demikian, seluruh tuntutan FMC akan kami akomodir sebagai bahan evaluasi ke depan,” tegas Anwar.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan FMC, Samsudin, mengungkapkan kekecewaan mendalam warga yang bermukim di sekitar gudang PT Garam di Desa Sejati, Camplong. Ia menyebut warga merasa diabaikan oleh keberadaan korporasi tersebut.
”Sejak PT Garam beroperasi di sini pada tahun 1995 hingga sekarang, kami belum pernah merasakan dampak nyata dari program CSR,” ungkap pria asal Desa Dharma Tanjung tersebut.
Selain persoalan CSR, Samsudin juga mempertanyakan komitmen perusahaan dalam memberdayakan pemuda setempat.
Menurutnya, penyerapan tenaga kerja lokal di gudang komoditas tersebut masih sangat minim dan tebang pilih.
Respons dan Komitmen PT Garam.
Menanggapi tudingan tersebut, Manajer Hubungan Korporasi PT Garam, Wawan Wahyudi Yanto, menampik isu miring tersebut dan menyebut adanya miskomunikasi di tengah masyarakat.
Wawan mengeklaim bahwa PT Garam secara berkala telah mengucurkan CSR, khususnya dalam bentuk beasiswa pendidikan dan modal kerja untuk masyarakat di Desa Sejati serta Kecamatan Pangarengan.
Terkait ketenagakerjaan, ia menyebut porsi pekerja lokal justru mendominasi iklim kerja perusahaan.
”Faktanya, saat ini 80 persen pekerja kami merupakan warga sekitar. Namun, sebagai langkah solutif ke depan, kami berkomitmen membentuk forum kemitraan yang melibatkan masyarakat. Ini dilakukan agar penyaluran CSR dan rekrutmen tenaga kerja bisa berjalan lebih merata dan transparan,” pungkas Wawan.(adc)
