PROBOLINGGO, Garudasatunews.id – Sebanyak 3.198 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kota Probolinggo resmi dinonaktifkan per Januari 2026. Data tersebut tercatat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) setempat.
Kepala Dinsos PPPA Kota Probolinggo, Madihah, menegaskan penonaktifan merupakan kewenangan Kementerian Sosial RI. Pemerintah daerah hanya menerima pembaruan data dari pusat.
Perubahan status terjadi karena peserta tidak lagi masuk kategori desil 1–5 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau karena meninggal dunia. Mayoritas kasus, menurutnya, disebabkan perubahan tingkat kesejahteraan dalam basis data tersebut.
Saat ini, alokasi anggaran bantuan iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat untuk Kota Probolinggo mencapai sekitar Rp36 miliar dengan total 57.072 jiwa penerima. Sementara PBI Daerah (PBI-D) mencakup sekitar 74 ribu jiwa.
Pemkot Probolinggo menyatakan akan mengantisipasi dampak penonaktifan tersebut dan berupaya mengkover peserta yang statusnya berubah. Dinsos PPPA juga mengimbau warga yang merasa masih memenuhi syarat namun dinonaktifkan agar segera berkoordinasi dengan kelurahan untuk verifikasi dan pembaruan data sesuai prosedur.
(Red-Garudasatunews)
