SURABAYA, Garudasatunews.id – Sebanyak 1.480.380 peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Jawa Timur dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Menyikapi hal itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim membuka posko pengaduan untuk mengawal hak layanan kesehatan warga terdampak, Rabu (18/2/2026).
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan langkah ini sebagai respons atas banyaknya masyarakat miskin yang baru mengetahui status kepesertaannya nonaktif saat hendak berobat di rumah sakit maupun puskesmas.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang seharusnya dilindungi justru kehilangan akses berobat,” tegas Wara.
Penonaktifan tersebut merupakan bagian dari pemutakhiran melalui skema Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang dijalankan pemerintah pusat. Namun, besarnya jumlah peserta yang terdampak dinilai berpotensi mengganggu akses layanan kesehatan kelompok miskin dan rentan.
Di lapangan, banyak warga baru menyadari status nonaktif ketika sudah berada di fasilitas kesehatan. Kondisi ini memicu kebingungan, terutama bagi pasien penyakit kronis, lansia, dan ibu hamil yang bergantung pada jaminan pemerintah.
Fraksi PDIP mendesak percepatan verifikasi dan reaktivasi data secara transparan. Selain itu, koordinasi intensif antara Pemprov Jatim, dinas sosial, dan BPJS Kesehatan dinilai krusial agar pelayanan tidak terhenti akibat persoalan administratif.
Posko pengaduan juga akan dibentuk di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk menjaring laporan warga hingga tingkat desa. Pengawasan akan terus dilakukan guna memastikan pemutakhiran data tidak mengorbankan hak dasar layanan kesehatan masyarakat miskin dan kelompok rentan. (Red-Garudasatunews)
