SAMPANG, Garudasatunews.id – Sebanyak 138 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, yang diusulkan melalui jalur reguler untuk mendapatkan program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada tahun anggaran 2026 hingga kini belum terealisasi.
Di tengah mandeknya usulan reguler tersebut, publik disuguhkan fakta bahwa tujuh sekolah di Sampang justru berhasil mengamankan anggaran revitalisasi melalui jalur aspirasi. Perbedaan jalur penetapan ini lantas memicu spekulasi dan pertanyaan publik terkait transparansi mekanisme penentuan penerima bantuan dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Moh. Yusuf, membenarkan situasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa Disdik hanya menjalankan fungsi administratif sesuai kuota yang diberikan pusat, sementara keterbatasan fiskal daerah membuat APBD tidak mampu menutupi seluruh kebutuhan perbaikan.
“Program revitalisasi tahun ini belum ada yang terealisasi karena itu wewenang pemerintah pusat. Kami hanya sebatas mengusulkan 138 sekolah sesuai kuota dari Kemendikdasmen. Karena anggaran daerah minim, melalui DAU hanya lima SD yang bisa direhabilitasi,” ujar Yusuf, Rabu (7/10/2026).
Yusuf menegaskan bahwa tujuh sekolah yang mendapat bantuan tahun ini berada di luar daftar usulan resmi Disdik Sampang.
“Tujuh sekolah itu mendapatkan anggaran melalui usulan aspirasi di luar pemerintah daerah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan mutlak ada di pusat,” tambahnya.
Terkait Polemik Kunjungan Menteri
Ketiadaan alokasi untuk jalur reguler ini berbanding terbalik dengan mendesaknya kebutuhan infrastruktur pendidikan di Sampang. Disdik mencatat lebih dari 200 laporan kerusakan ruang kelas di wilayahnya. Namun, keterbatasan Dana Alokasi Umum (DAU) 2026 membuat Pemkab Sampang hanya sanggup memperbaiki lima sekolah.
Disparitas antara usulan daerah dan jalur aspirasi ini kemudian dikait-kaitkan publik dengan polemik acara kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di Pendopo Trunojoyo Sampang pada 16 Desember 2025 lalu. Muncul dugaan liar di masyarakat bahwa tidak terealisasinya 138 usulan daerah berkaitan dengan dinamika politik pasca-kunjungan tersebut.
Kendati demikian, asumsi itu belum terkonfirmasi. Tidak ada bukti maupun keterangan resmi yang mengindikasikan adanya korelasi antara dinamika kunjungan menteri dengan penetapan kuota revitalisasi.
Yusuf sendiri enggan berspekulasi mengenai tuduhan adanya unsur politis di balik keputusan Kemendikdasmen.
“Kalau itu urusan politik, kami tidak tahu dan tidak mau ikut campur,” tegasnya berdasarkan keterangan di laman Klick Madura.
Hingga saat ini, ratusan sekolah berstatus rusak di Sampang masih menanti kepastian perbaikan dari pemerintah pusat, sementara daerah terus berpacu dengan keterbatasan anggaran. (Red-Garudasatunews)
