MAGETAN, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Magetan menetapkan 125 kawasan perumahan dan permukiman berstatus kumuh pada 2026, dengan dominasi kategori kumuh sedang, di tengah temuan minimnya penanganan nyata di lapangan.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/6/Kept./403.013/2026 tertanggal 14 Januari 2026. Dokumen ini menjadi dasar hukum penanganan kawasan kumuh, namun sekaligus membuka fakta bahwa sebagian besar wilayah terdampak belum tersentuh intervensi.
Sebaran kawasan kumuh meliputi sejumlah kecamatan seperti Karangrejo, Karas, Magetan, Lembeyan, Kawedanan, Ngariboyo, Panekan hingga Plaosan. Mayoritas kawasan memiliki skor kekumuhan antara 38 hingga 59 atau masuk kategori sedang, sementara sisanya tergolong kumuh ringan.
Data pemerintah menunjukkan beberapa kawasan memiliki luasan signifikan, di antaranya Baluk di Kecamatan Karangrejo seluas 21,14 hektare serta titik-titik padat di Kampung Madinah, Kecamatan Karas. Namun, luasnya wilayah tidak diimbangi dengan percepatan penanganan.
Bupati Magetan, Bunda Nanik, menyatakan penanganan kawasan kumuh menjadi prioritas daerah. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan penanganan secara terencana dan berkelanjutan.
“Penanganan dilakukan secara terarah dan terpadu agar berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Meski demikian, hasil telaah dokumen resmi menunjukkan persoalan mendasar masih mendominasi, mulai dari buruknya pengelolaan sampah, keterbatasan akses air minum layak, sistem drainase yang tidak optimal, hingga minimnya fasilitas proteksi kebakaran.
Di kawasan Baluk, persoalan pengelolaan sampah dan perlindungan kebakaran tercatat sebagai isu krusial. Sementara di kawasan Tebon, Kecamatan Barat, warga menghadapi keterbatasan layanan air bersih serta sistem persampahan yang tidak memadai.
Lebih jauh, dokumen yang sama mengungkap sebagian besar kawasan kumuh tersebut masih berada pada tingkat penanganan nol persen. Kondisi ini memunculkan pertanyaan atas efektivitas implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sejak awal tahun.
Pemerintah daerah telah membentuk Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai upaya percepatan. Namun hingga kini, langkah konkret di lapangan dinilai belum menunjukkan progres signifikan.
Situasi ini menjadi alarm serius bagi Pemkab Magetan, mengingat lambannya intervensi berpotensi memperburuk kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di kawasan terdampak.
Penetapan ratusan kawasan kumuh tersebut tidak hanya menjadi dasar perencanaan, tetapi juga menguji konsistensi pemerintah daerah dalam merealisasikan program penanganan yang terukur dan berdampak nyata bagi warga.
(Red-Garudasatunews)
