TULUNGAGUNG, Saksimata.my.id – Sebanyak 12 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung diberangkatkan ke Jakarta usai menjalani pemeriksaan maraton oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (11/4/2026). Langkah ini merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Sebelumnya, KPK mengamankan total 16 orang dalam operasi senyap di wilayah Jawa Timur. Gatut Sunu Wibowo langsung dibawa ke Surabaya setelah diamankan, sementara belasan pejabat lainnya diperiksa intensif di Mapolres Tulungagung.
Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam, para pejabat tersebut diberangkatkan menggunakan bus dengan pengawalan ketat aparat kepolisian menuju Surabaya sekitar pukul 06.30 WIB untuk selanjutnya diterbangkan ke Jakarta.
Sejumlah keluarga terperiksa terlihat mendatangi Mapolres Tulungagung sejak pukul 05.00 WIB dengan membawa tas dan koper yang diduga berisi kebutuhan pribadi. Tak lama kemudian, bus PO Harapan Jaya memasuki halaman Mapolres untuk mengangkut para pejabat yang akan dibawa ke luar daerah.
Dari total yang diperiksa, sebanyak 12 pejabat dipastikan diberangkatkan ke Jakarta. Mereka di antaranya pejabat strategis di lingkungan Pemkab Tulungagung, termasuk kepala dinas, kepala bagian, hingga anggota DPRD yang memiliki kedekatan dengan kepala daerah.
Sementara itu, beberapa pejabat lainnya tidak turut diberangkatkan dan masih menjalani proses pemeriksaan di daerah. Perbedaan perlakuan ini memunculkan spekulasi terkait tingkat keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara yang tengah diusut.
Selain pemeriksaan terhadap individu, penyidik KPK juga melakukan penyisiran di Kantor Dinas PUPR yang berada di kompleks Pemkab Tulungagung. Langkah ini mengindikasikan adanya dugaan keterkaitan proyek atau aktivitas anggaran dalam kasus yang sedang diselidiki.
Dari sudut pandang investigatif, pengangkutan sejumlah pejabat kunci ke Jakarta memperlihatkan skala kasus yang diduga tidak sederhana. Keterlibatan banyak pihak lintas jabatan membuka kemungkinan adanya pola sistemik dalam praktik yang sedang diungkap KPK.
Namun hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara, termasuk dugaan tindak pidana dan aliran dana yang menjadi dasar OTT tersebut. Minimnya informasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait sejauh mana jaringan kasus ini melibatkan struktur pemerintahan daerah.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemkab Tulungagung. Publik kini menunggu langkah tegas KPK dalam membongkar keseluruhan jaringan serta memastikan tidak ada pihak yang luput dari proses hukum. (Red)
