MAGETAN, Garudasatunews.id – Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menegaskan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar kebersihan dan persyaratan teknis akan langsung ditutup tanpa toleransi.
Penegasan itu disampaikan menyusul evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada tahap awal operasional, penyelenggara masih diberi toleransi. Namun ke depan, seluruh SPPG wajib mematuhi standar yang telah ditetapkan.
“Kalau tidak memenuhi standar, terutama soal kebersihan dan persyaratan teknis, ya ditutup. Tidak ada diskusi lagi,” tegas Suyatni, Minggu (22/2/2026).
Ia menjelaskan sejumlah syarat teknis yang wajib dipenuhi, antara lain pemisahan akses keluar-masuk makanan, area pencucian peralatan yang terpisah, sistem sanitasi layak, serta pengelolaan sampah dan kebersihan bangunan dapur.
Pemanfaatan rumah lama sebagai dapur SPPG diperbolehkan sepanjang memenuhi standar higienitas dan sanitasi. Jika tidak, operasional tidak dapat dilanjutkan.
Suyatni menambahkan, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang sebelumnya juga menegaskan komitmen penegakan standar. Penutupan menjadi konsekuensi jika SPPG tidak sesuai ketentuan.
Ia juga menyebut regulasi terbaru melalui Peraturan Presiden memberi kewenangan lebih besar kepada kepala daerah. Bupati menjadi penanggung jawab pelaksanaan program MBG, termasuk evaluasi dan pengawasan SPPG.
“Bupati punya kewenangan mengevaluasi, mengawasi, bahkan mengusulkan penutupan jika SPPG tidak sesuai SOP, baik dari sisi sanitasi maupun pengelolaan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Magetan memastikan seluruh SPPG yang beroperasi memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan guna menjamin kualitas layanan bagi penerima manfaat MBG. (Red-Garudasatunews)
