SIDOARJO, Garudasatunews.id – Musyawarah Cabang (Muscab) ke-VI DPC PKB Kabupaten Sidoarjo memunculkan empat nama kandidat kuat calon ketua, di tengah sorotan terhadap mekanisme seleksi internal yang diklaim semakin ketat dan berbasis uji akademis.
Forum yang digelar di Fave Hotel Sidoarjo, Sabtu (4/4/2026) itu mengerucutkan nama H. Abdillah Nasih, H. Usman M.Kes, H. Rizza Ali Faizin, dan Ibnu Azzar Firdaus sebagai bakal calon yang akan diproses lebih lanjut di tingkat pusat.
Sekretaris Jenderal DPP PKB, Hasanuddin Wahid, menegaskan bahwa Muscab kali ini tidak sekadar memilih figur ketua, melainkan menyusun formasi kepemimpinan kolektif yang disebut sebagai “The Dream Team”.
Menurutnya, pendekatan kolektif kolegial menjadi prinsip utama, guna menghindari dominasi individu dalam tubuh partai di tingkat daerah.
“Struktur kepengurusan harus solid dan diterima hingga tingkat akar rumput. Kekuatan partai tidak boleh bertumpu pada satu orang,” ujarnya.
Selain itu, indikator penilaian juga menekankan konsep “politik kehadiran” dan “politik pelayanan”. Artinya, calon ketua dituntut aktif hadir di tengah masyarakat secara konsisten, bukan hanya menjelang momentum elektoral.
DPP PKB juga menyoroti aspek integritas kandidat. Figur yang dicari bukan sekadar pemegang jabatan, tetapi benar-benar mampu mengelola organisasi dan menjawab kebutuhan masyarakat, tanpa menjadi beban internal partai.
“Calon pemimpin harus mengurus, bukan justru menjadi urusan bagi partai maupun daerah,” tegas Hasanuddin.
Lebih jauh, proses seleksi dinilai semakin ketat dengan diterapkannya serangkaian uji akademis dan audit rekam jejak. PKB menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan tes psikologi, penilaian kapasitas intelektual, serta uji rasionalitas.
Selain itu, seluruh kandidat akan menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK) di DPP PKB, termasuk pendalaman visi, misi, hingga gaya kepemimpinan.
Tak hanya itu, rekam jejak personal kandidat juga menjadi perhatian serius, termasuk kemampuan lobi politik serta pola kerja—apakah berbasis lapangan atau sekadar administratif.
Proses berlapis ini dinilai menjadi upaya DPP PKB untuk memastikan figur terpilih benar-benar memiliki kapasitas, integritas, serta legitimasi kuat di internal partai maupun di tengah masyarakat.
Red-Garudasatunews
