MAGETAN, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Magetan menyurati PT KAI Daop 7 agar area yang telah ditata di sekitar Stasiun Magetan bisa segera difungsikan tahun ini, meski proyek penataan belum sepenuhnya rampung. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemanfaatan akses masuk stasiun yang selama ini belum optimal digunakan masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Magetan, Muhtar Wahid, menyatakan surat resmi telah dikirim guna meminta izin pemanfaatan fungsional, termasuk untuk lahan parkir dan ruang aktivitas UMKM. Menurutnya, fasilitas dasar sudah tersedia dan dapat digunakan sambil menunggu penyempurnaan tahap akhir pembangunan.
Sejumlah pekerjaan fisik masih tersisa, di antaranya pembangunan dudukan dan penempatan lokomotif di bagian depan kawasan serta penyempurnaan trotoar sisi timur. Trotoar tersebut direncanakan dilengkapi atap agar bisa difungsikan sebagai ruang usaha mikro, kecil, dan menengah.
Secara kewenangan, lahan di sekitar stasiun merupakan aset PT KAI. Karena itu, Pemkab Magetan tidak dapat langsung mengoperasikan tanpa persetujuan resmi dari Daop 7. Situasi ini memunculkan kebutuhan sinkronisasi administratif agar aset negara yang telah ditata menggunakan anggaran daerah tidak mangkrak.
Untuk penempatan lokomotif, Pemkab menyiapkan anggaran sekitar Rp300 juta lebih. Anggaran tersebut mencakup biaya pengangkutan dari Bandung, perbaikan unit, hingga pemasangan permanen di lokasi. Lokomotif bantuan dari PT KAI itu direncanakan menjadi ikon kawasan sekaligus penguat identitas ruang publik stasiun.
Namun demikian, efektivitas pemanfaatan kawasan tetap bergantung pada kejelasan izin dan model pengelolaan bersama antara Pemkab dan KAI. Tanpa kepastian regulasi, potensi pemanfaatan ekonomi bagi UMKM dikhawatirkan tertunda.
Pemkab berharap kolaborasi dengan KAI Daop 7 segera terealisasi agar akses dan fasilitas penunjang Stasiun Magetan dapat digunakan masyarakat tahun ini, sekaligus menghindari risiko aset terbengkalai akibat tarik-ulur kewenangan. (Red-Garudasatunews)
