PONOROGO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) menetapkan skala prioritas perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses masyarakat kembali normal secepatnya di tengah keterbatasan anggaran.
DPUPKP Ponorogo mencatat sedikitnya tujuh titik infrastruktur mengalami kerusakan berat, meliputi jembatan, jalan amblas, dan talud longsor yang tersebar di sejumlah kecamatan. Total kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp15 miliar.
Kepala DPUPKP Ponorogo Jamus Kunto Purnomo mengatakan, tidak semua kerusakan dapat ditangani bersamaan. Pemerintah daerah harus memilah titik yang paling mendesak untuk ditangani terlebih dahulu, baik melalui perbaikan darurat maupun permanen.
“Karena anggarannya besar, kami tentukan skala prioritas. Mana yang harus segera ditangani dan mana yang menunggu perbaikan permanen,” kata Jamus, Minggu (1/2/2026).
Kerusakan infrastruktur tersebut berada di tiga jembatan Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, satu jembatan Desa Bancar dan satu jembatan Desa Kunti di Kecamatan Bungkal, jalan amblas di Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, serta talud longsor di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan.
Salah satu titik paling krusial berada di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo. Tiga jembatan di wilayah tersebut rusak hampir bersamaan dan berpotensi mengisolasi sekitar 500 warga Dusun Mijil dan Dusun Mingging. Namun, dari tiga jembatan itu, hanya satu yang diprioritaskan untuk diperbaiki lebih dulu, yakni jembatan di Dusun Mingging.
“Kalau hanya satu jalur yang diperbaiki sementara jalur lainnya rusak, fungsinya tidak optimal. Karena itu kami fokus ke jembatan Dusun Mingging yang paling efektif membuka akses warga,” ujarnya.
DPUPKP masih menyusun desain teknis perbaikan, dengan opsi mulai dari penanganan darurat hingga pembangunan konstruksi baja yang dapat dilalui kendaraan roda empat. Seluruh rencana disesuaikan dengan kemampuan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemkab Ponorogo.
Selain itu, Pemkab Ponorogo juga menunggu respons dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait usulan bantuan, khususnya untuk titik-titik kerusakan dengan kebutuhan anggaran besar.
“Beberapa titik sudah kami usulkan ke provinsi dan akan kami laporkan ke pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya,” kata Jamus.
(Red-Garudasatunews)
