SURABAYA, Garudasatunews.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta pemerintah daerah memperkuat upaya pencegahan pernikahan dini menyusul masih tingginya angka perkawinan anak di provinsi tersebut.
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agama per 10 Januari 2026, tercatat 7.590 pernikahan pasangan di bawah usia 19 tahun terjadi di Jawa Timur sepanjang 2025.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundary Renny Pramana, menilai angka tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah karena berdampak langsung pada masa depan anak. Dari jumlah itu, 6.453 kasus melibatkan pengantin perempuan di bawah umur dan 1.137 pengantin laki-laki di bawah umur.
“Anak perempuan masih menjadi kelompok paling rentan. Dampaknya tidak hanya putus sekolah, tetapi juga risiko kesehatan ibu dan kemiskinan antargenerasi,” kata Wara, Senin (2/2/2026).
Data juga menunjukkan sebaran kasus yang timpang antarwilayah. Kabupaten Pasuruan mencatat kasus tertinggi dengan 986 pernikahan dini, disusul Kabupaten Malang 843 kasus dan Banyuwangi 613 kasus.
Menurut Wara, disparitas tersebut menuntut kebijakan pencegahan yang disesuaikan dengan kondisi sosial masing-masing daerah. Ia menegaskan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur yang disahkan pada 2025 harus segera diimplementasikan secara nyata.
“Perda tidak boleh berhenti di atas kertas. Harus diwujudkan dalam program pencegahan, pendampingan keluarga berisiko, dan edukasi publik,” ujarnya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menekankan pencegahan pernikahan dini harus dilakukan secara terpadu melalui peningkatan akses pendidikan, penguatan sosialisasi, serta kolaborasi lintas sektor.
Ia juga mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) lebih aktif hingga tingkat desa dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, dan keluarga. “Negara harus hadir sampai lapisan terbawah agar anak-anak Jawa Timur terlindungi,” pungkasnya.(Red-Garudasatunews)
