KEDIRI, Garudasatuunews.id – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Kediri, Rabu (11/3/2026). Dalam laporan tersebut, pemerintah kota mengklaim sejumlah indikator pembangunan menunjukkan capaian positif, termasuk penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang melampaui target.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri itu dipimpin Ketua DPRD Firdaus dan dihadiri jajaran pimpinan DPRD, perangkat daerah, serta sejumlah undangan.
Dalam pemaparannya, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali menyampaikan bahwa sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Kediri pada 2025 berada pada kategori sangat tinggi.
Salah satu indikator yang disorot adalah Indeks Gini Kota Kediri yang tercatat sebesar 0,334 atau mencapai 103,33 persen dari target, yang menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat dinilai semakin membaik.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tercatat sebesar 1,74 persen. Pemerintah kota juga mencatat pertumbuhan signifikan pada sektor nonindustri pengolahan sebesar 7,33 persen dengan kontribusi terhadap perekonomian daerah meningkat 1,09 persen.
“Hal ini menunjukkan upaya diversifikasi ekonomi terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor industri pengolahan,” ujar Vinanda.
Pada indikator daya saing daerah, realisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mencapai angka 3,74 dengan capaian 99,73 persen yang masuk kategori sangat tinggi.
Di sektor kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,04 persen atau mencapai 105,40 persen dari target yang ditetapkan pemerintah daerah.
Penurunan tersebut, menurut Vinanda, didukung sejumlah program sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional, beasiswa pendidikan, bantuan sosial, program ATM beras, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri pada 2025 tercatat sebesar 3,76 persen dengan capaian 98,52 persen yang juga berada dalam kategori sangat tinggi.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri tercatat meningkat dengan nilai 82,71 atau 99,93 persen dari target. Peningkatan tersebut dipengaruhi perbaikan pada dimensi standar hidup layak serta kesehatan masyarakat.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Kediri pada 2024 tercatat sebesar 84,67. Untuk nilai tahun 2025 masih menunggu rilis resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sementara itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 2025 mencapai 74,14 atau 101,58 persen dari target yang ditetapkan.
Pada sektor pengelolaan keuangan daerah, realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tercatat sebesar 70,98 dengan capaian 114,48 persen, yang menunjukkan peningkatan tata kelola keuangan daerah.
Di bidang lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Kediri tercatat sebesar 63,26 atau 90,64 persen dari target. Nilai tersebut dihitung dari komponen indeks kualitas air, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan.
Dalam aspek kebencanaan, Indeks Risiko Bencana tahun 2025 tercatat sebesar 75,10 atau mencapai 94,97 persen dari target. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kota Kediri memiliki lima potensi bencana utama yakni gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem.
Di sektor keuangan daerah, pendapatan daerah tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1,52 triliun dan terealisasi Rp1,56 triliun atau mencapai 102,55 persen.
Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah menargetkan Rp446,8 miliar dan berhasil terealisasi Rp466,3 miliar atau 104,36 persen. Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi ditargetkan Rp1,07 triliun dan terealisasi Rp1,09 triliun atau 101,80 persen.
Di sisi belanja daerah, anggaran sebesar Rp1,86 triliun terealisasi Rp1,50 triliun atau 80,56 persen. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi Rp1,30 triliun, belanja modal Rp192,8 miliar, serta belanja tidak terduga Rp6,16 miliar.
Untuk pembiayaan daerah netto tahun anggaran 2025 ditargetkan Rp338,18 miliar dan terealisasi 100 persen. Dari realisasi tersebut tercatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sementara sebesar Rp401,08 miliar.
Menutup pemaparannya, Vinanda berharap LKPJ tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kualitas pembangunan serta pelayanan publik bagi masyarakat Kota Kediri.
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Penjabat Sekretaris Daerah M Ferry Djatmiko, Sekretaris DPRD Rahmad Hari Basuki, kepala organisasi perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya. (Red-Garudasatuunews)
