SURABAYA, Garudasatunews.id – Sejumlah akademisi yang tergabung dalam Komunikolog Indonesia mendesak pemerintah membuka kajian resmi dan valid terkait keanggotaan Indonesia dalam Blue Ocean Partnership (BOP) serta menuntaskan pengusutan berbagai kasus teror terhadap aktivis. Desakan itu mencuat setelah mereka menggelar pertemuan tertutup dengan tokoh nasional Jusuf Kalla (JK).
Pertemuan berlangsung di kediaman JK di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2026). Dalam forum tersebut hadir sejumlah akademisi komunikasi, di antaranya Effendi Gazali, Gun Gun Heryanto, dan Suko Widodo. Diskusi menyoroti menurunnya kualitas komunikasi pemerintah yang dinilai semakin terasa di tengah masyarakat.
Koordinator Komunikolog Indonesia, Suko Widodo, menyatakan sebagian besar peserta diskusi menilai komunikasi publik pemerintah saat ini mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diperbaiki agar kebijakan pemerintah dapat dipahami publik secara jelas.
“Hampir semua kami sependapat terjadi penurunan kualitas komunikasi pemerintah. Itu harus diperbaiki bersama agar pemerintahan dan bangsa kita berhasil,” ujar Suko.
Isu kebijakan luar negeri turut menjadi sorotan. Akademisi komunikasi Gun Gun Heryanto menilai pemerintah perlu memberikan batas waktu tegas terkait posisi Indonesia dalam Blue Ocean Partnership, terutama jika tidak ada perkembangan nyata terkait upaya perdamaian Palestina.
Ia menyarankan agar pemerintah mengevaluasi keanggotaan Indonesia di forum tersebut jika dalam dua pekan ke depan tidak ada langkah konkret yang berkaitan dengan misi perdamaian Palestina.
“Jika dua minggu ke depan tidak ada kegiatan perdamaian Palestina, kami sarankan Indonesia keluar dari BOP,” tegasnya.
Selain isu diplomasi internasional, para komunikolog juga menyoroti lambannya pengusutan kasus teror terhadap aktivis. Akademisi Prof. Lely Arrianie mempertanyakan mengapa sejumlah kasus kekerasan terhadap aktivis, termasuk penyiraman air keras hingga teror kepala babi busuk, belum menemukan titik terang.
Ia menilai aparat penegak hukum harus membongkar aktor intelektual di balik berbagai aksi teror tersebut agar tidak menimbulkan kesan pembiaran.
“Jangan hanya berhenti pada narasi atau retorika. Bongkar sampai aktor intelektualnya karena pengusutan teror selama ini tidak jelas,” ujarnya.
Dalam diskusi itu, komunikolog Emrus Sihombing juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) transparan dengan mengungkap yayasan yang diduga terlibat dalam praktik penyimpangan program tersebut.
“Jika BGN menyatakan ada penyimpangan, sebutkan secara terbuka yayasan mana yang terlibat. Jangan biarkan masyarakat berspekulasi,” kata Emrus.
Sementara itu, peneliti komunikasi Effendi Gazali mendukung sikap Presiden Prabowo yang menolak praktik laporan Asal Bapak Senang (ABS) dalam birokrasi pemerintahan. Ia menilai para pembantu presiden harus berani menyampaikan kondisi sebenarnya tanpa menutup-nutupi fakta.
Menurut Effendi, komunikasi politik yang jujur dan terbuka menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, Jusuf Kalla turut memberikan pandangan bahwa buruknya komunikasi pemerintahan bisa dipicu oleh struktur birokrasi yang terlalu besar serta kebijakan yang belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
“Terdapat program yang sebenarnya baik, tetapi belum terlalu penting bagi masyarakat. Akibatnya meskipun dikomunikasikan, masyarakat sulit merasakan manfaatnya,” ujar JK.
Komunikolog Indonesia menyatakan akan terus mengawal berbagai isu strategis nasional melalui forum diskusi serupa. Mereka juga berencana melanjutkan dialog dengan sejumlah tokoh bangsa lainnya, termasuk akademisi dan tokoh budaya, guna memperkaya perspektif terhadap kualitas komunikasi publik pemerintahan. (Red-Garudasatunews)
