JAKARTA, Garudasatunews.id – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menggandeng Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mengoptimalkan pengelolaan dana operasional haji yang mencapai Rp18 triliun per tahun, guna memperkuat devisa negara sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM nasional.
Kerja sama strategis yang dibahas dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (25/2/2026), diarahkan agar perputaran dana haji tidak hanya terserap untuk kebutuhan layanan di Arab Saudi, tetapi juga kembali ke ekosistem ekonomi domestik melalui skema keuangan terintegrasi.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Jaenal Effendi menyebut sekitar 80 persen kebutuhan operasional haji menggunakan mata uang asing sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Menurutnya, dana operasional haji memiliki daya ungkit besar untuk memperkuat devisa, mendukung pelaku UMKM, dan menciptakan efek berganda yang terukur bagi ekonomi Indonesia.
Secara teknis, setiap jemaah menerima biaya hidup sekitar 750 riyal. Jika dikelola secara kolektif dengan sistem kurs kompetitif dan tata kelola efisien, dana tersebut berpotensi menghasilkan tambahan devisa sekaligus memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar.
BNI menyatakan kesiapan memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari penyediaan valuta asing, skema bridging financing bagi operasional travel haji dan umrah, hingga penguatan sistem keuangan berbasis koperasi untuk menjaga likuiditas pelaku usaha dalam ekosistem perhajian.
Kolaborasi ini juga membuka peluang ekspor produk lokal ke Arab Saudi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan katering jemaah seperti bumbu masak, beras, dan makanan siap saji. Mekanisme penjaminan bank disiapkan guna meminimalkan risiko transaksi bagi eksportir Indonesia.
Selain aspek ekonomi, sinergi turut menyasar peningkatan fasilitas bagi jemaah melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan untuk perbaikan kualitas Asrama Haji di sejumlah provinsi, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, dan Makassar.
Langkah tersebut dinilai penting menyusul penambahan kuota jemaah yang menuntut kesiapan sarana dan prasarana lebih representatif, sehingga kenyamanan dan keamanan jemaah dapat terjamin sejak proses pemberangkatan di daerah.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak tengah menyusun draf nota kesepahaman (MoU) guna memastikan implementasi program berjalan konkret. Transformasi ini menandai pengelolaan haji yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan ibadah, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ketahanan ekonomi nasional. (Red-Garudasatunews)
