BANYUWANGI, Garudasatunews.id — Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menetapkan delapan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 dengan fokus utama pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kebijakan strategis tersebut disampaikan dalam Musrenbangcam di Aula Rempeg Jogopati, Rabu (28/1/2026).
Forum Musrenbangcam menjadi ruang konsolidasi usulan pembangunan dari tingkat kecamatan hingga desa. Seluruh camat, Forpimka, tokoh masyarakat, dan perangkat desa dilibatkan untuk memastikan perencanaan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan riil warga.
Ipuk menegaskan, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi urusan wajib daerah. Sementara pariwisata diposisikan sebagai penggerak utama ekonomi Banyuwangi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi. Pariwisata sebagai payung pembangunan akan terus kita dorong untuk mengungkit ekonomi rakyat,” tegas Ipuk.
Di sektor pendidikan, Pemkab Banyuwangi menargetkan peningkatan daya saing tenaga kerja melalui penguatan pendidikan vokasi, keterampilan praktis, dan literasi digital. Camat diminta berperan aktif memastikan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.
“Pendidikan harus menjawab tantangan masa depan. Penguatan vokasi dan literasi digital menjadi kunci,” ujar Ipuk.
Bidang kesehatan menjadi perhatian serius dengan target penurunan stunting serta penanganan penyakit degeneratif yang kian meningkat. Ipuk menyoroti kasus diabetes melitus dan tuberkulosis (TBC) yang harus ditangani secara terukur dan berkelanjutan.
“Tren penyakit degeneratif meningkat. Ini tidak bisa ditunda, harus diselesaikan bersama,” katanya.
Pemkab juga mendorong UMKM naik kelas sebagai bagian dari ekosistem pariwisata yang bersih, tertib, dan ramah. Pemerintah desa diminta menjaga citra daerah agar Banyuwangi tetap menjadi destinasi yang nyaman dan berdaya saing.
Pembangunan infrastruktur difokuskan pada akses jalan menuju pusat ekonomi rakyat dan layanan publik. Meski pemerintah pusat menerapkan efisiensi anggaran, pembangunan fisik tetap divalidasi melalui mekanisme Pagu Indikatif Kecamatan (PIK).
“Efisiensi anggaran tidak menghentikan pembangunan. Jalan dan infrastruktur strategis tetap kita kawal lewat PIK,” tegas Ipuk.
Sementara itu, usulan non-infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi akan diajukan melalui RKPD agar mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi dan pusat.
Lima prioritas lainnya mencakup reformasi perlindungan sosial, peningkatan produktivitas pertanian, digitalisasi layanan publik, pengelolaan lingkungan, serta penguatan harmoni sosial. Penanganan kemiskinan akan dilakukan melalui intervensi berbasis data yang lebih presisi.
“Target kita jelas, kemiskinan harus terus ditekan dengan intervensi yang tepat sasaran dan kolaboratif,” pungkas Ipuk.(Red-Garudasatunews)
