JAKARTA, Garudasatunews.id — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan menyusul serangkaian penilaian negatif lembaga internasional terhadap pasar keuangan Indonesia. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai tekanan tersebut dipicu persepsi lemahnya tata kelola pasar keuangan dan kebijakan fiskal pemerintah.
Said menyebut koreksi dimulai dari MSCI yang menyoroti praktik tidak sehat di pasar saham, disusul Goldman Sachs yang menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight karena meningkatnya risiko investabilitas. Terbaru, Moody’s merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stable menjadi negative.
“Moody’s menilai menurunnya prediktabilitas kebijakan berdampak pada efektivitas kebijakan dan kualitas tata kelola,” kata Said dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, Moody’s juga menyoroti tata kelola Danantara, prioritas investasi, serta sumber pendanaannya. Selain itu, pasar tengah menunggu rilis outlook dari FTSE Russell terkait pasar saham dan ekonomi Indonesia.
Menurut Said, penilaian MSCI, Goldman Sachs, dan Moody’s menunjukkan benang merah yang sama, yakni lemahnya tata kelola pasar saham, pengelolaan Danantara, dan kebijakan fiskal. Ia menambahkan peringatan serupa sebelumnya juga disampaikan IMF dan International Debt Relief (IDR) terkait rasio utang pemerintah.
Said mengungkapkan, IMF merekomendasikan rasio utang maksimal 150 persen terhadap pendapatan negara dan IDR 167 persen, sementara Indonesia disebut telah mencapai 349,9 persen. Kondisi tersebut dinilai memperburuk persepsi investor, tercermin dari turunnya kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) dari sekitar 40 persen menjadi 14 persen per akhir 2025.
Ia juga menyinggung rekomendasi IMF agar Bank Indonesia tidak terus menyerap SBN. Saat ini, kepemilikan BI atas SBN disebut telah melampaui 25 persen dari total yang beredar.
Dalam situasi tersebut, Said mendorong Presiden memimpin langsung reformasi tata kelola keuangan dan fiskal. Ia menilai tekanan global dapat menjadi momentum penataan struktural.
“Penilaian negatif ini harus dijawab dengan reformasi menyeluruh sektor keuangan dan fiskal,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, Said meminta restrukturisasi belanja negara untuk menekan defisit dan beban utang, tanpa membatalkan program prioritas pemerintah. Ia juga mendorong perbaikan tata kelola, keterbukaan kebijakan, serta pelibatan publik dan ahli.
Menurut Said, peta jalan reformasi fiskal yang dikomunikasikan secara terbuka penting untuk memulihkan kepercayaan investor, terutama asing. Ia menegaskan ketergantungan pembiayaan SBN pada likuiditas Bank Indonesia dan perbankan tidak bisa berlangsung jangka panjang.(Red-Garudasatunews)
