SURABAYA, Garudasatunews.id – Pemerintah Kota Surabaya bersiap meneken nota kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) pada Jumat (30/1/2026). Langkah ini menjadi fondasi baru penataan Beasiswa Pemuda Tangguh agar tepat sasaran, adil, dan bebas manipulasi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, melalui MoU tersebut, seluruh pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) penerima beasiswa akan langsung dikelola antara Pemkot dan perguruan tinggi. Skema ini memastikan mahasiswa Surabaya dari keluarga tidak mampu tetap bisa kuliah gratis, baik di PTN maupun PTS.
“Ini bukan sekadar kerja sama administratif. Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak Surabaya yang gagal kuliah hanya karena biaya,” tegas Eri, Rabu (28/1/2026).
Evaluasi data penerima beasiswa mengungkap fakta krusial: ribuan mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin justru berkuliah di PTS karena gagal lolos PTN. Saat ini, sekitar 10.000 mahasiswa PTS terancam drop out akibat tunggakan biaya, bahkan ada yang sudah lulus namun belum bisa mengambil ijazah.
“Selama ini sasaran kebijakan meleset. Anak-anak dari desil ekonomi 1 sampai 5 justru banyak berada di PTS. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujar Eri.
Pemkot juga mempertegas prinsip Satu Sarjana Satu Keluarga Miskin. Jika satu keluarga sudah memiliki sarjana, maka bantuan dialihkan ke keluarga lain yang lebih membutuhkan. Fokusnya bukan hanya lulus, tetapi bekerja dan mengangkat taraf hidup keluarga.
Dalam evaluasi, Pemkot menemukan penyimpangan serius. Beasiswa yang seharusnya berbasis prestasi ternyata diakses melalui jalur mandiri. Bahkan ditemukan manipulasi data penghasilan orang tua, mulai dari menurunkan hingga menaikkan angka agar lolos seleksi atau jalur tertentu.
“Ada yang mengaku orang tuanya tidak bekerja, padahal pensiunan dengan aset cukup. Ini jelas tidak adil,” tegas Eri.
Dari total 5.168 penerima Beasiswa Pemuda Tangguh tahun 2025, sebanyak 880 mahasiswa (17 persen) berasal dari jalur mandiri. Meski tetap dianggap sebagai anak Surabaya, Eri menegaskan praktik keliru tidak boleh terulang.
Melalui MoU ini, jalur prestasi (SNBT/eligible) ditegaskan sebagai satu-satunya dasar utama beasiswa. Jalur mandiri tidak lagi menjadi rujukan. Mahasiswa yang sudah terlanjur masuk namun terbukti tidak mampu tetap dibiayai hingga lulus, dengan catatan kejujuran menjadi syarat mutlak.
“Kami punya keterbatasan anggaran. Kalau tidak diprioritaskan, beasiswa hanya dinikmati segelintir orang. Negara wajib hadir untuk yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
MoU PTN–PTS ini menandai kolaborasi baru Pemkot Surabaya dalam memastikan pendidikan tinggi yang gratis, adil, transparan, dan tepat sasaran. Sistem beasiswa akan dibenahi total agar setiap mahasiswa Surabaya memiliki peluang yang setara untuk meraih masa depan lewat pendidikan.(Red-Garudasatunews)
