PAMEKASAN, Garudasatunews.id – DPRD Kabupaten Pamekasan menyoroti tingginya angka kematian ibu dan bayi pasca-persalinan yang dinilai masih menjadi persoalan serius dalam pelayanan kesehatan daerah. Data yang dihimpun menunjukkan sepanjang 2025 terjadi sedikitnya 17 kasus kematian, sementara pada awal 2026 sudah tercatat sekitar lima kasus di sejumlah fasilitas kesehatan.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menilai angka tersebut menjadi indikator bahwa sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait kesiapan fasilitas kesehatan dan sistem rujukan medis.
“Kejadian ini seharusnya bisa ditekan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penguatan sistem rujukan. Kami perlu melakukan kajian bersama untuk mengetahui faktor utama penyebab kematian ibu dan bayi,” ujar Ali Masykur, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, seluruh fasilitas kesehatan mulai dari tingkat pertama seperti puskesmas hingga rumah sakit rujukan harus memiliki pemahaman detail mengenai kondisi medis dan riwayat kesehatan pasien, khususnya ibu hamil yang akan menjalani proses persalinan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi komplikasi yang dapat berujung pada kematian ibu maupun bayi. Tanpa pemetaan kondisi medis yang akurat, proses penanganan persalinan berisiko terlambat atau tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
Ali mengungkapkan, berdasarkan data kasus yang terjadi, penyebab kematian ibu di Pamekasan masih didominasi faktor hipertensi dalam kehamilan serta perdarahan pasca-persalinan. Kondisi tersebut menuntut tenaga kesehatan memahami secara menyeluruh rekam medis pasien sebelum proses persalinan dilakukan.
“Tenaga kesehatan harus memahami riwayat kesehatan pasien secara detail agar penanganan bisa sesuai kompetensi rumah sakit dan standar medis yang berlaku,” tegasnya.
Selain persoalan layanan medis, DPRD juga menilai edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan ibu hamil masih perlu diperkuat. Minimnya pemahaman mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin hingga masa pasca-persalinan disebut turut berkontribusi terhadap tingginya angka risiko kematian.
Sebagai langkah awal, DPRD Pamekasan berencana memanggil seluruh pengelola fasilitas kesehatan untuk melakukan koordinasi dan evaluasi menyeluruh terkait sistem pelayanan ibu dan anak di wilayah tersebut.
“Ini menjadi langkah nyata kami untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan yang ada. Harapannya angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan,” kata Ali.
Berdasarkan laporan yang diterima DPRD, sejumlah faktor diduga menjadi pemicu tingginya angka kematian tersebut. Di antaranya keterlambatan penanganan medis, kurang optimalnya pemantauan kesehatan ibu setelah persalinan, hingga keterbatasan akses layanan kesehatan di beberapa wilayah.
Karena itu DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Kesehatan melakukan evaluasi komprehensif terhadap program kesehatan ibu dan anak yang selama ini berjalan.
Evaluasi tersebut diharapkan mencakup peningkatan kualitas layanan puskesmas, penguatan peran tenaga kesehatan di tingkat desa, serta perluasan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan selama masa kehamilan hingga setelah melahirkan.
Selain itu, DPRD juga menilai perlu adanya pengawasan lebih ketat terhadap kesiapan fasilitas kesehatan, termasuk ketersediaan tenaga medis serta peralatan yang memadai untuk menangani komplikasi persalinan.
“Kami berharap pemerintah kabupaten segera mengambil langkah konkret agar angka kematian ibu dan bayi di Pamekasan dapat ditekan. Keselamatan ibu dan anak adalah indikator penting keberhasilan pembangunan sektor kesehatan daerah,” pungkasnya.
(Red-Garudasatunews)
