JAKARTA, Garudasatunews.id – Komisi I DPR RI menyoroti rencana pengiriman sekitar 8.000 prajurit TNI ke Jalur Gaza dalam misi Pasukan Stabilisasi Internasional. DPR menegaskan, misi tersebut harus berorientasi pada perlindungan warga sipil dan penjagaan stabilitas di wilayah konflik.
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengatakan pemerintah wajib memastikan seluruh persiapan dilakukan secara komprehensif, mulai dari kesiapan personel, dukungan logistik, hingga strategi penempatan pasukan di lapangan.
“Pemerintah harus memastikan kesiapan secara menyeluruh, termasuk pemilihan personel, skema pengiriman, dan perumusan tugas yang jelas selama berada di wilayah konflik,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kondisi keamanan di Gaza masih berisiko tinggi dan berpotensi mengancam keselamatan prajurit. Karena itu, keputusan pengiriman pasukan harus dilakukan secara hati-hati dan terukur.
“Situasi di Gaza belum sepenuhnya aman. Ancaman terhadap keselamatan prajurit sangat nyata,” tegasnya.
Menurutnya, tugas pasukan TNI dalam misi tersebut akan sangat berat, terutama dalam menjalankan mandat perdamaian di tengah konflik yang masih berlangsung. TNI diharapkan mampu mencegah jatuhnya korban warga sipil.
“Pasukan TNI harus berupaya menjalankan mandat perdamaian, termasuk mencegah terjadinya pembunuhan warga sipil,” katanya.
DPR juga menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas prajurit agar tidak terlibat dalam benturan langsung dengan pihak-pihak yang bertikai. (Red-Garudasatunews)
