SURABAYA, Garudasatunews.id – Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah menegaskan DPR tidak pernah mendukung wacana penutupan gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret demi penguatan koperasi desa. Ia memastikan kabar yang beredar tersebut tidak benar dan di luar kewenangan legislatif.
Said menyatakan DPR hanya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kewenangan mencabut atau menutup izin usaha sepenuhnya berada di tangan pemerintah eksekutif, termasuk kementerian teknis terkait.
Menurutnya, isu tersebut berawal dari diskusi penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dalam sejumlah rapat kerja. Dalam forum itu muncul aspirasi agar koperasi desa mendapat ruang tumbuh lebih besar di tengah persaingan pasar.
Namun ia menegaskan, aspirasi tersebut bukan keputusan resmi DPR untuk menutup usaha ritel modern. Penguatan koperasi desa diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan tanpa mematikan sektor usaha lain.
Said menambahkan, UMKM dan koperasi berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Karena itu, pengembangan koperasi desa menjadi strategi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berbasis komunitas.
Ia menekankan penguatan ekonomi desa harus dilakukan melalui persaingan sehat dan regulasi yang adil. Kepastian hukum dan iklim investasi tetap dijaga agar stabilitas ekonomi nasional tidak terganggu.
DPR, lanjutnya, tidak memiliki kewenangan eksekutorial untuk menghentikan operasional perusahaan atau mencabut izin usaha. Pihaknya mendorong harmonisasi kebijakan pusat dan daerah agar pertumbuhan ekonomi desa berjalan berkelanjutan tanpa menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
(Red-Garudasatunews)
